PALU, theopini.id – Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) menilai, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura tidak serius menangani konflik agraria yang terjadi di wilayah setempat. Pasalnya, tidak terlihat skema pengawalan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah daerah.
“Tidak sedikit waktu terpakai menempuh jalan mediasi yang diambil Gubernur untuk meredam ekspresi kemarahan rakyat melalui aksi-aksi menuntut penyelesaian konflik agraria. Hingga sekarang tak jelas hasilnya,” ungkap Koordinator FRAS Sulawesi Tengah, Eva bande di Palu, Kamis 27 Januari 2022.
Menurutnya, rekomedasi yang dihasilkan lewat mediasi mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan perusahaan dan Pemda tidak menunjukkan tanda-tanda konflik meredah.
Seharusnya, pemeritah telah membuat skema pengawalan yang disusun secara sistematis. Padahal, hal ini adalah salah satu indikasi keseriusan penyelesaian konflik, yang berujung pada pengembalian hak rakyat.
FRAS menilai, Gubernur tidak serius mengurus kepentingan rakyat keluar dari penindasan para pemakan tanah. Bahkan, hampir saja terkesan sekedar formalitas menerima pengaduan.
“Janji perlindungan Hak Asasi Manusia (HAK) bagi rakyat asal bunyi saja. Justru yang santer terdengar adalah perburuan investasi. Janji dan fakta tidak jelas, tanpa wujud, tanpa praktik,” tandasnya.
Dengan ini, FRAS mendesak Gubernur mengambil langkah taktis sistematis, serius menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah diadukan maupun yang belum.
FRAS menyerukan kepada kelompok masyarakat yang sudah menghimpun diri ke dalam organisasi-organisasi rakyat tetap semangat berlapis.
“Mengawal dan melawan korporasi jahat yang disokong pemerintah dan aparat keamanan. Konsolidasi massa organisasi-organisasi tani harus terus disemarakluaskan, karena kekuatan utama adalah persatuan serta kesatuan massa rakyat yang terorganisir,” pungkasnya.
Laporan : Wawa/**
