PARIMO, theopini.id – Tokoh Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Yusuf Lakaseng mengatakan, tindakan personil Polisi dalam insiden tewasnya warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Tewasnya Erfaldi yang tertembak aparat saat unjuk rasa pembubaran blokade jalur Trans Sulawesi itu termasuk pelanggaran HAM. Pihak kepolisian melanggar Prosedur Tetap (Protap), kok bisa aparat menangani demostran menggunakan peluru tajam,” ungkap Yusuf Lakaseng, saat dihubungi di Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.
Dia menilai, penembakan tersebut tidak atas inisiatif personil Polisi itu sendiri, sebab mereka tidak akan gegabah tanpa perintah dari atasannya.
“Untuk itu Kapolres Parimo harus dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, Gubernur Sulteng menjadi akar penyebab terjadinya kejadian ini. Sebab, jika merunut kronologi peristiwa saat itu, sebelumnya masyarakat meminta kehadiran pemimpin Sulawesi Tengah untuk berdialog.
“Jarak dari Palu ke Parimo kan cukup dekat. Saya sangat menyayangkan sikap Gubernur yang mencitrakan diri sebagai pemimpin merakyat, namun tidak memenuhi janjinya untuk datang, ketika rakyat butuh, dan ada masalah harus hadir,” tegasnya.
Peristiwa itu menimbulkan kesan, membiarkan waktu berlalu untuk menciptakan konstalasi. Jika seandainya saat itu, Gubernur datang menemui masyarakatnya tidak akan terjadi bentrok antara Polisi dan massa aksi.
Dia mengungkapkan, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Trio Kencana yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi Gubernur Sulteng.
“Gubernur harus berpihak kepada rakyat. Sudah terlalu mahal harga yang kita bayar dengan jatuhnya korban, jadi tidak alasan lagi, IUP PT Trio Kencana harus segera dicabut,” tandasnya.
Dia menambahkan, seharusnya pihak pemerintah berfikir rasional, sebab masyarakat tidak mungkin bertindak menolak tambang, jika hak hidup mereka tidak dilanggar.
“Tidak ada orang yang mau berpanas-panasan di jalanan seharian, kecuali karena ada hak-hak mereka yang dirampas, dan harusnya ada simbio mutualisme,” pungkasnya.
Laporan : Wawa Toampo
