the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Daerah

Soal Pembukaan Usaha Batu Pecah, Ini Tanggapan Dinas PUPRP Parimo

the OPINIbythe OPINI
24 Februari 2022
in Daerah, Headline
Reading Time: 3 mins read
the OPINIbythe OPINI
24 Februari 2022
in Daerah, Headline
Reading Time: 3 mins read
Kalah Gugatan Proyek Jalan, Dinas PUPRP Parimo Ajukan Banding

Dinas PUPRP Parimo menyatakan pengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara proyek peningkatan jalan. (Foto : Arif Budiman)

Baca Juga

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Simpan 36,14 Gram Sabu di Plafon Kamar, Pria di Banggai Ditangkap

PARIMO, theopini.id – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, angkat bicara menanggapi tentang pembukaan perusahaan batu pecah di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan.

“Soal usaha batu pecah itu, kami belum menerima laporan, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat,” ungkap Kepala Bidang Tata Ruang, pada Dinas PUPRP Parimo, I Wayan Sukadana saat ditemui di Parigi, Rabu 23 Februari 2022.

Dia mengatakan, usaha batu pecah merupakan aktivitas tambang batuan, yang harus mengantongi izin beroperasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam proses pengurusan izin kata dia, yang pertama harus dilakukan perusahaan, yakni penyesuaian lokasi ke wilayah sungai pada OPD terkait di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kemudian, jika telah mendapatkan penyesuaian lokasi tersebut, dilanjutkan dengan pengurusan rekomendasi di bidang tata ruang pada Dinas PUPRP Parimo, sebagai pemilik wilayah.

“Penyesuaian itu, untuk memastikan betul atau tidak, apakah di sungai Lemusa ada bebatuan yang bisa di tambang. Kalau kami sudah keluarkan rekomendasi, baru dapat melanjutkan perizinannya,” jelas Wayan.

Menurut dia, apabila pihak perusahaan mengklaim sedang mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Jakarta, langkah tersebut bisa saja dilakukan.

Namun meskipun telah megantongi IUP, perusahaan tidak serta merta dapat beroperasi, karena analisis lingkungan harus diusulkan terlebih dahulu, berdasarkan rekomendasi pihaknya.

“Semua penambang itu wajib mengurus analisis lingkungannya. Tahun kemarin sampai saat ini belum ada laporan pengusurusan tambang, kami juga belum tahu lokasi usaha itu di mana,” kata dia.

Wayan menuturkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga setempat menyampaikan informasi terkait pembukaan perusahaan batu pecah, dan akan melakukan pengecekan lokasi.

“DLH sudah sampaikan ke kami. Kita tinggal menunggu, apakah mereka mau mengajak kami untuk turun bersama atau seperti apa nantinya,” ujarnya.

Seharusnya kata dia, pemerintah desa lebih proaktif dalam menyikapi persoalan tersebut, dengan melaporkan kepada pihaknya terkait adanya aktivitas pertambangan, yang masuk tanpa izin.

Kemudian, pihak perusahaan pun sebaiknya tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi usaha, sebelum proses perizinan dilengkapi, dan diketahui oleh pemerintah desa serta masyarakat setempat.

Dia menilai, kurangnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah desa mengakibatkan, pembukaan usaha batu pecah tersebut, mengalami pro dan kontra. Ditambah lagi, masyarakat tidak lebih dulu diberikan sosialisasi.

“Perusahaan harusnya sosialisasi dulu, apakah itu diizinkan atau tidak, jangan sampai ketika ada permasalahan, pemerintah desa yang disalahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pembukaan perusahaan batu pecah di Desa Lemusa, menuai pro dan kontra. Pasalnya, pihak perusahaan disebut-sebut tak melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Sehingga, menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dari pengelolaan batu pecah tersebut. Apalagi jarak antara lokasi pengelolaan batu pecah hanya sekitar 300 meter, dari lokasi pemukiman warga.

“Awal pembukaan lahan itu, setahu saya hanya untuk usaha kopra putih. Bahkan, mereka berjanji akan memberdayakan masyarakat setempat. Tetapi, belakangan ternyata dibuka untuk usaha batu pecah,” ungkap Kepala Lemusa, Rais Mansur, saat ditemui, Minggu 20 Februari 2022.

Laporan : Novita Ramadhan

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #parigimoutong#Sulteng
Previous Post

Puan: Presiden Harus Cermat Memilih Kepala Otorita IKN

Next Post

Tinjau Ruang Isolasi Covid-19, Ini Sederet Temuan DPRD Parimo

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

21 November 2026
Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

21 November 2026
Gubernur Anwar Hafid Dorong Kader TP-PKK Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

Gubernur Anwar Hafid Dorong Kader TP-PKK Jadi Penggerak Kesejahteraan Keluarga

21 November 2026
Hadiri HUT ke-81 PGRI, Bupati Erwin Sebut Parimo Masih Kekurangan Guru

Hadiri HUT ke-81 PGRI, Bupati Erwin Sebut Parimo Masih Kekurangan Guru

21 November 2026
Parimo Catat 64 Posyandu Teregistrasi, Hestiwati Bagikan Strategi Percepatan

Parimo Catat 64 Posyandu Teregistrasi, Hestiwati Bagikan Strategi Percepatan

20 November 2026
Anwar Hafid Ajak Alumni SMADA Berkolaborasi Tekan Kemiskinan di Sulteng

Anwar Hafid Ajak Alumni SMADA Berkolaborasi Tekan Kemiskinan di Sulteng

20 November 2026

ARTIKEL TERKINI

Gempa Bumi Terkini 5.4 M Guncang 98 km BaratDaya MELONGUANE-SULUT

22 November 2026
Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

Polda Sulteng Ingatkan Warga Palu Waspadai Kebakaran Lahan

21 November 2026
Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Pemkot Gorontalo Harapkan Muhammadiyah Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

21 November 2026
Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

Barantin Bangun Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan Mulai 2027

21 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.2 M Guncang 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA

21 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

Bappelitbangda Parimo Evaluasi 18 SPPG, Kebersihan hingga Sanitasi Jadi Sasaran Pemeriksaan

16 November 2026

Gempa Bumi Terkini 5.4 M Guncang 98 km BaratDaya MELONGUANE-SULUT

22 November 2026
Bappelitbangda Parimo Apresiasi Verifikasi Data ATS, 2.000 hingga 3.000 Data Terkoreksi

Bappelitbangda Parimo Apresiasi Verifikasi Data ATS, 2.000 hingga 3.000 Data Terkoreksi

19 November 2026
Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

16 November 2026
Penegakan Perda di Parimo Didorong Tak Sekadar Berorientasi pada Pemberian Sanksi

Penegakan Perda di Parimo Didorong Tak Sekadar Berorientasi pada Pemberian Sanksi

18 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d