PARIMO, theopini.id – Lembaga adat Patanggota dari wilayah Kerajaan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meminta oknum anggota DPRD yang diketahui bernama Paulus Pasodung, tak mengabaikan sanksi putusan sidang adat di 2019.
“Sanksi adat yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah denda yang dinilai dalam jumlah uang sebesar Rp 30 juta. Saat itu, putusan sidang adat disampaikan secara lisan serta ada juga yang tertulis dan masih kami simpan hingga saat ini,” ungkap Maradika Malolo (Raja Muda) di Kerajaan Parigi, Muhammad Awalunsyah Passau, BA, saat dihubungi di Makassar, Rabu 13 April 2022.
Menurut dia, Paulus Pasodung dijatuhkan sanksi adat berdasarkan laporan pelanggaran asusila. Atas laporan tersebut, lembaga adat pun akhirnya menggelar beberapa kali sidang.
Saat itu kata dia, yang bersangkutan sempat mengabaikan dua kali undangan sidang adat yang dilaksanakan lembaga adat. Namun, baru dipenuhinya pada sidang ke tiga usai para dewan adat mengutus seseorang untuk menjemputnya.
“Yang bersangkutan waktu dijemput berada di DPRD. Persidangannya waktu itu dilaksanakan di belakang Hotel Oktaria Parigi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, dewan adat masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan sanksi denda yang diberikan. Bahkan, lembaga adat sempat memberikan keringan penyelesaian, dengan cara menyicil.
“Kita kasih keringan saat itu. Dengan penyelesaian ditiga bulan pertama sebesar Rp 10 juta. Kemudian, sisanya Rp 20 juta ditiga bulan berikutnya. Tapi sudah diberikan waktu seperti itu tidak juga,” ucapnya.
Sanksi Denda Akan Dilipat Gandakan Maradika Malolo pun mengingatkan, agar yang bersangkutan tidak mengabaikan sanksi denda yang diberikan, sebab akan semakin memberatkan. Misalnya, dilipat gandakannya jumlah denda dari sebelumnya hingga tindakan pengusiran.
“Intinya yang bersangkutan masih diberikan ruang seluas-luasnya, untuk menyelesaikan dendanya. Tapi kalau masih juga tidak diselesaikan, akan bertambah berat bagi dia,” kata dia.
Hal senada, juga diungkapkan Magau (Raja) Parigi, Andi Tjimbu Tagunu. Ia mengatakan, tindakan yang bersangkutan saat itu merupakan pelanggaran adat berat, karena menyangkut harga diri.
“Sanksi itu bisa dilipat gandakan kalau yang bersangkutan belum menyelesaikan dendanya,” tegasnya.
