PARIMO, theopini.id – DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, mendesak United Nations Developmet Programme (UNDP) segera menuntaskan pembangunan tujuh sekolah yang dibangunan menggunakan dana hibah.
“Menurut saya ini sangat urgent, makanya yang kami kejar dan pertanyakan, kapan lagi proses pembangunan gedung sekolah akan dilaksanakan,” ungkap Anggota DPRD, Leli Pariani, di Parigi, Kamis 19 Mei 2022.
Menurutnya, meskipun pembangunan tersebut bukan kewenangan Pemda karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tetapi pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Parimo.
Baca Juga : Soal Bangunan Kelas Darurat, Disdikbud Parimo Tagih Janji UNDP
Sehingga, ia merasa perlu bertemu pihak UNDP untuk meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut segera dilaksanakan. Sebab, aset tujuh sekolah tersebut telah dihapus sebagai pemenuhan syarat awal pengalokasian dana hibah pembangunan.
“Aset sudah dihapus terus proses pembangunan tidak jadi kan kita yang akan dirugikan. Kalau pembangunan tidak diteruskan tentunya akan mempengaruhi APBD kita,” ujar Leli.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Managemen Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Ibrahim mengatakan, pekerjaan tujuh bangunan gedung sekolah dihentikan karena pihak ketiga PT. Istaka Karya dinilai bermasalah.
Kata dia, saat ini PT Istaka Karya akan opname proyek sesuai dengan progress di lapangan. Pihak UNDP telah membentuk tim yang akan bekerja selama tiga minggu.
Sehingga, apapun keputusan dari progress opname tersebut, akan menjadi hak PT Istaka Karya seagai pelaksana dan dibayarkan oleh pihak UNDP.
”Nantinya akan diketahui berapa lagi progresnya. Stop opname kemudian mereka tinjau lagi, sisianya yang mana akan ditender kembali. Targetnya tadi di Juli hingga Agustus mereka lelang kembali, kemudian September itu rancangannya mulai kontrak terbaru,” jelas Ibrahim.
Baca Juga : Lima Bangunan Sekolah Tak Tuntas, UNDP Diminta Tanggung Jawab
Pihak UNDP, akan memulai pekerjaan pada Oktober hingga Desember. Berarti hanya ada jangka waktu tiga bulan lama, sebagai waktu untuk menyelesaikan proses pekerjaan.
Tetapi, pihak UNDP mengaku telah menargetkan proses pembangunan tujuh gedung sekolah diselesai pada akhir 2022.
“Saya sempat menanyakan soal jangka waktu itu, tetapi pihak UNDP menjawab akan mengejar target selama tiga bulan itu. Kata mereka mungkin akan bekerja setiap hari, bahkan akan lembur pada malam hari, yang pasti mereka targetnya selesai di 2022,” pungkasnya.
