PARIMO, theopini.id — Sejumlah daerah terpencil di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, disebut tidak tersentuh program prioritas pembangunan, meski persoalannya telah berkali-kali diungkapkan dalam forum resmi.
Kondisi ini, memicu kritik tajam dari anggota DPRD Parimo, Mohamad Fadli, yang menilai Pemerintah Daerah (Pemda) sengaja membiarkan ketertinggalan itu berlangsung bertahun-tahun.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Dorong Kemajuan Pertanian, Perikanan, dan Akses Daerah Terpencil di Parimo
Dalam pertemuan dengan Badan Anggaran DPR RI, Fadli mengungkapkan, dokumen pengajuan program yang disampaikan Pemda Parimo tidak memasukkan satu pun usulan penyelesaian masalah di daerah terpencil.
“Meskipun banyak diuraikan problemanya, dalam dokumen pengajuan itu tidak ada satu pun yang ditujukan untuk daerah terpencil,” tegasnya.
Ia menuding, Pemda Parimo hanya menjadikan persoalan daerah terpencil sebagai “alat” untuk kepentingan lain.
Padahal, berdasarkan komitmen bersama, wilayah-wilayah tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam usulan program pembangunan.
Ia bahkan menilai, kondisi minimnya infrastruktur dan tingginya kemiskinan di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Parimo sengaja dipelihara secara sistematis oleh pemerintah daerah.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan II, yang memiliki persentase tertinggi daerah miskin dan terpencil, Fadli menyatakan kekecewaannya.
“Daerah terpencil hanya dijadikan umpan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan kepentingannya,” ucapnya.
Baca Juga: Wabup Sigi Kunker ke Daerah Terpencil, Pastikan Pelayanan Dasar di Kinovaro
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parimo H Erwin Burase mengaku baru mengetahui kenyataan itu. Ia menegaskan, sejak awal sudah memerintahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan semua programnya, termasuk untuk daerah terpencil.
“Ini jadi prioritas kami, khususnya pada akses jalan dan listrik di daerah tersebut,” kata dia.
Ia memastikan, pada rencana pembangunan selanjutnya, daerah terpencil akan masuk dalam prioritas usulan, termasuk peningkatan infrastruktur seperti pengerasan jalan yang akan dimasukkan dalam APBD.
Baca berita lainnya di Google News
