SIGI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Sulawesi Tengah menegaskan, pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO), dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan kebencanaan.
“Sinergi antara pemerintah dan NGO merupakan kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan daerah,” ungkap Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, saat membuka Pemantauan dan Evaluasi Akhir Periode Kerja Sama Multi Stakeholder Partnership (MSP) antara Caritas Germany Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2023–2026 di Palu, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca Juga: Ngopi Kerukunan Jadi Ruang Aspirasi Masyarakat Lintas Generasi di Sulteng
Ia mengatakan, Pemda Sigi menyadari tanpa kerja sama lintas pihak, banyak program strategis tidak akan berjalan efektif.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor ini bukan hanya memperkuat penanganan kebencanaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
“Sejak bencana 2018, banyak NGO hadir membantu pemulihan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi ikut mendorong sektor pertanian, perkebunan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa,” tambahnya.
Bupati Rizal menekankan, Pemda Sigi berkomitmen menjaga pola kemitraan yang profesional dan berkelanjutan dengan NGO.
Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan manfaat langsung bagi masyarakat, disebutnya sebagai pondasi utama kemitraan tersebut.
Baca Juga: Lewat NGOBRASS, BAPPERIDA Samarinda Gencarkan Upaya Turunkan Stunting
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antar-lembaga terus diperkuat agar sinergi program dapat menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Kegiatan evaluasi MSP ini, bertujuan menilai capaian program kerja sama sekaligus menyusun langkah strategis bersama dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap risiko bencana.
Baca berita lainnya di Google News
