SIGI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Sulawesi Tengah menegaskan, penguatan akurasi data kependudukan serta penanganan pernikahan dini menjadi fokus utama dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025.
“Dokumen GDPK dan PJPK harus menjadi pedoman bersama seluruh OPD, karena pembangunan kependudukan adalah urusan lintas sektor yang membutuhkan kerja bareng dan sinergi. Semua kebijakan harus berbasis data yang akurat,” tegas Wakil Bupati (Wabup) Sigi, Samuel Yansen Pongi saat membuka seminar penyusunan kedua dokumen strategis tersebut di Aula Kantor Bupati Sigi, Selasa, 9 Desember 2025.
Baca Juga: Hadiri Sosialisasi Kanker Serviks dan Pernikahan Dini, Begini Pesan Bupati Sigi
Ia menekankan, akurasi administrasi kependudukan memiliki dampak langsung terhadap ketepatan perencanaan pembangunan manusia, terutama dalam mendukung Asta Cita Presiden menuju Generasi Emas 2045. Dengan data kependudukan yang valid, program lintas sektor dapat dirancang lebih efektif.
Ia juga menyoroti tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Sigi, yang dinilai dapat menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia jika tidak ditangani secara serius.
“Issue pernikahan dini di Sigi harus menjadi perhatian khusus. Ini bukan sekadar urusan keluarga, tetapi menyangkut masa depan generasi daerah,” ujarnya.
Ia meminta agar penyusunan GDPK dan PJPK selaras dengan RPJMD, sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terintegrasi dan saling mendukung.
Baca Juga: IKAHI Masuk Sekolah, Edukasi Soal ABH dan Pernikahan Usia Dini
Dinas P2KB Sigi, juga diminta terus memperkuat koordinasi dengan BAPPERIDA agar dokumen ini benar-benar menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan kependudukan.
Dengan penyusunan yang matang, Pemda Sigi berharap GDPK dan PJPK dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Baca berita lainnya di Google News
