PARIMO, theopini.id – Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis, 27 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut, untuk menyampaikan hasil evaluasi tata kelola keuangan daerah dalam mendukung program kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo Tahun Anggaran 2026.
Agus Yulianto bersama jajarannya diterima Bupati Parimo H. Erwin Burase, didampingi Kepala Bappelitbangda Irwan dan Inspektur Inspektorat Daerah Moh. Sakti A. Lasimpala, di ruang kerja Bupati.
Evaluasi BPKP Sulawesi Tengah mencakup perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Kami melakukan evaluasi atas pelaksanaan program yang sudah berjalan. Dari hasil pemetaan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek perencanaan agar output kegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” ujar Agus Yulianto.
Ia mengatakan, evaluasi dilakukan secara rinci terhadap program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah.
BPKP Sulawesi Tengah menemukan, sejumlah kegiatan yang indikator dan output-nya belum dirumuskan secara jelas.
Menurut Agus, kondisi tersebut perlu menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya. Setiap program harus memiliki keterkaitan jelas antara perencanaan, pelaksanaan, output, dan hasil yang ingin dicapai.
“Jangan sampai kegiatan hanya berorientasi pada terserapnya anggaran. Yang lebih penting adalah efektivitas anggaran dan manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat,” katanya.
Selain perencanaan, BPKP Sulawesi Tengah menyoroti pelaksanaan PBJ. Sejumlah kondisi dalam proses pengadaan dinilai perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui pengawasan.
Agus menyebut, adanya kesamaan identitas dalam sejumlah transaksi serta rentang waktu transaksi yang berdekatan. Kondisi tersebut, kata dia, perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Ini bukan langsung berarti pelanggaran. Tetapi ketika ada anomali seperti kesamaan IP atau transaksi yang waktunya sangat berdekatan, itu menjadi indikasi yang perlu kita telusuri,” ujarnya.
Agus mendorong pengawasan PBJ dilakukan sejak tahap awal. Langkah tersebut diperlukan, untuk mendeteksi dan mencegah potensi persoalan sebelum proses pengadaan selesai.
BPKP Sulawesi Tengah juga menekankan, pentingnya persaingan sehat dalam pengadaan. Dominasi kelompok atau perusahaan tertentu perlu dicermati, karena dapat memengaruhi kewajaran harga dan kualitas barang atau jasa yang diperoleh pemerintah.
“Yang kita lihat bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya, apakah persaingannya sehat, harganya wajar, dan kualitas barang atau jasanya sesuai. Untungnya di sini, tidak ditemukan,” katanya.
Hasil evaluasi tersebut, diharapkan menjadi bahan bagi Pemda Parimo untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengadaan barang dan jasa.
BPKP Sulawesi Tengah juga membuka ruang pendampingan bagi Pemda Parimo, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperbaiki tata kelola
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Parimo H. Erwin Burase menyambut baik kunjungan dan masukan BPKP Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, Pemda Parimo akan membahas hasil evaluasi tersebut, termasuk yang berkaitan dengan perubahan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih. Nanti kita bahas bersama. Jika memungkinkan akan dilakukan pada perubahan anggaran tahun ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan BPKP ini bisa kita tindak lanjuti,” ujar Erwin.
Baca berita lainnya di Google News
