JAKARTA, theopini.id – Pemerintah diminta mempertimbangkan kenaikan harga BBM bersubsidi, teutama pertalite. Pasalnya, kebijakan itu dinilai bisa memiliki efek domino yang serius. Sehingga, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat.
“Efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang harus dilihat. Karena pasti berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Siapa yang mendapatkan dampak paling berat, pasti masyarakat kecil,” ujar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Minggu, 21 Agustus 2022.
Baca Juga : Ketua DPD RI Dorong Transparansi Distribusi Pupuk Subsidi
Menurut LaNyalla, kenaikan harga-harga dikhawatirkan membuat masyarakat frustrasi. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.
Hal-hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil menaikkan harga BBM.
“Kita ini baru mulai bergeliat lagi setelah dilanda pandemi hampir dua tahun. Masyarakat masih berjuang memperbaiki perekonomian keluarga. Bahkan sebagian dari korban PHK masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan pengganti, masih banyak juga yang belum memiliki penghasilan,” tutur dia.
Di sisi lain, LaNyalla juga menanggapi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan aplikasi dari Pertamina sebagai langkah distribusi.
“Terkait penyaluran BBM perlu kesiapan yang tepat mengingat banyak yang terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Seperti masih banyak pemilik kendaraan belum atas nama dirinya sendiri, tidak semua pemilik kendaraan mahir menggunakan aplikasi pada HP smartphone dan tidak semua setiap hari mereka online, bisa jadi kuotanya habis dan juga tidak semua tempat SPBU terdapat jaringan internet yang stabil,” papar dia.
Baca Juga : Pertamina: Permintaan BBM Selama Arus Mudik Mengalami Lonjakan
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema lain, yakni cara paling simpel dan dapat diakses oleh penerima manfaat BBM subsidi.
