PARIMO,theopini.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bekerjasama dengan Universitas Tadulaku, Sulawesi Tengah, melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan dokumen arsitektur, dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efesien.
“Sesuai dengan peraturan Presiden, Nomor 95 tahun 2018, tentang SPBE, memperkuat tata kelola manejemen pemerintahan di seluruh daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut seluruh Instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE, atau yang lebih dikenal e-government,” ungkap Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah (Setda) Parimo, Siti Wahyuni Borman, di Parigi, Jum’at, 30 September 2022.
Baca Juga : Diskominfo Sulteng Gelar Sosialisasi ASO dan Peran UMKM di Era Digital
Dia mengatakan, seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintah harus beradaptasi. Apalagi di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri four point, penerapan e–government bagi penyelenggara Negara, adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan juga, kata dia, merupakan langkah nyata reformasi birokrasi bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik, serta implementasi e-government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti Pungutan Liar (Pungli), suap menyuap, bahkan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
Maka dari itu, penerapan SPBE, secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem dan mengakibatkan peningkatkan efektivitas dan efisiensi.
“Saya mendorong proses pengumpulan data pendukung dokumen arsitektur SPBE ini terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Siti menjelaskan, arsitektur SPBE berdampak positif bagi masyarakat, dan pemerintah, sebab memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur dan penghematan anggaran.
Sementara dampak bagi masyarakat, kata dia, adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup demi layanan semakin teratur.
Baca Juga : DKIPS Sulteng Tingkatkan Keamanan Informasi Melalui Bimtek CSIRT
Arsitektur SPBE sangat diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih bisnis pemerintahan, sambil mengurangi duplikasi infrastruktur.
“Oehnya, saya berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pemerintah kecamatan, setelah arsitektur SPBE Kabupaten Parimo terbentuk, tidak ada lagi yang membuat aplikasi sendiri yang fungsinya tidak relevan dengan kebutuhan,” pungkasnya.
