JAKARTA, theopini.id – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku telah mendalami potensi kebocoran anggaran negara. Olehnya, pencegahan harus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024, mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita. Ini yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ungkap Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin, 11 November 2024.
Baca Juga: Kapolri Mutasi 157 Pati dan Pamen Polri Enam Kapolda Berganti
Ia membeberkan, suap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan cukai adalah penyebab paling tinggi kebocoran anggaran.
Potensi lain, di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Dari sisi pajak sendiri, perdagangan internasional terkadang juga terjadi penyimpangan.
Di sektor PNBP, sumber daya alam minerba juga banyak permasalahan. Kemudian, ada juga permasalahan perikanan dan kelautan, serta lainnya.
Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran, baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa.
“Sehingga, tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Strategi untuk mencegah kebocoran, kata dia, dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.
Termasuk, mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam.
Strategi tersebut, yakni meningkatkan gakkum yang profesional dan proporsional, membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
Kemudian, meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan SDA, melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait dalam gakkum.
“Selain itu, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan gakkum di bidang SDA,” bebernya.
Ia menyebut, strategi tersebut dibagi lagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Adapun rencana jangka pendek, yakni fokus pada pembentukan satgas, peningkatan pengawasan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.
Baca Juga: Personel dan Mahasiswa Berprestasi di Kapolri Cup 2024 Terima Penghargaan
Lalu, rencana jangka menengah adalah menekankan pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri, serta mendukung iklim investasi.
Kemudian, rencana jangka panjang yakni menekankan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ciptakan industri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara.
