PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Palu, Rabu, 7 Mei 2025.
Kunjungan ini, dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah
Baca Juga: Mendes Yandri Usul Hasil Kopdes untuk Beasiswa Pendidikan dan Perbaikan Jalan Desa
Pada kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan, pertemuan ini menjadi momen istimewa baginya, karena pertama kali menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” ujar Anwar Hafid.
Ia menekankan dua program prioritas, BERANI Cerdas dan BERANI Sehat, telah mulai berjalan melalui efisiensi anggaran.
Program BERANI Cerdas, telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulawesi Tengah.
Sementara BERANI Sehat, diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Jelang Kunjungan Komisi II DPR RI, Pemprov Sulteng Matangkan Persiapan
Ia pun memaparkan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Sulawesi Tengah.
Saat ini, kata dia, masih terdapat 89 dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum mengakses listrik, dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi.
Melalui program BERANI Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulawesi Tengah.
Di sektor pertanian dan perikanan, ia memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam, dan panen serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan.
Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulawesi Tengah, sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang sangat tinggi saat ini.
“Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” ungkapnya.
Selain itu, ia memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus di tingkat provinsi.
“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.
Ia mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah, guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.
Baca Juga: Telusuri Perusahaan Tak Penuhi Hak Buruh, Gubernur Gorontalo Akan Bentuk Tim
Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
