PARIMO, theopini.id – DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menyoroti dua persoalan investasi di Kecamatan Moutong, yakni sistem bagi hasil tambak udang Vaname milik PT Parigi Aquakultura Prima yang dinilai merugikan warga, serta pabrik minyak goreng di Aedan Raya yang telah lama berhenti beroperasi.
Anggota DPRD Parimo dari Fraksi Gerindra, Arifin Dg Palalo, menyebut ratusan ton hasil produksi PT Parigi Aquakultura Prima selama beberapa tahun terakhir tidak memberikan keuntungan berarti bagi masyarakat.
Baca Juga: Arifin Dg Palalo Inisiasi Aksi Kemanusiaan DPRD untuk Korban Longsor Tirtanagaya
“Ratusan ton hasil produksi PT Parigi Aquakultura Prima beberapa tahun ini, tidak memberikan keuntungan kepada warga,” ungkap Arifin dalam rapat paripurna di Parigi, Kamis malam, 21 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, warga Desa Sijoli yang lahannya digunakan untuk pembangunan tambak udang terus mengeluhkan sistem bagi hasil yang merugikan.
Meski persentase bagi hasil disebut telah dinaikkan 10 persen, pemilik lahan hanya menerima uang sebesar Rp 500 ribu setiap kali panen, meski hasil produksi mencapai puluhan ton.
“Dalam sekali panen dengan jumlah puluhan ton, para pemilik lahan hanya diberikan bagi hasil sebesar Rp 500.000,-,” tegasnya.
Menurut Arifin, kondisi ini membuat warga berada dalam posisi dilematis. Jika kerja sama diputus, lahan mereka sudah tidak bisa difungsikan kembali. Namun jika diteruskan, keuntungan yang diperoleh sangat kecil.
“Warga kebingungan dengan situasi ini. Kalau kontrak diputus, lahannya rusak, kalau lanjut, tetap tidak ada untung. Ini sangat merugikan,” jelasnya.
Atas persoalan itu, ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo turun tangan menindaklanjuti agar masyarakat tidak terus dirugikan. Pemda diminta hadir untuk menjembatani kepentingan warga dengan perusahaan.
Selain soal tambak udang, Arifin juga menyinggung keberadaan pabrik minyak goreng di Aedan Raya yang kini mangkrak. Padahal, ketika beroperasi pabrik tersebut mampu menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal.
“Kalau perusahaan ini bisa beroperasi lagi, tentu akan membuka kembali lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat Moutong,” katanya.
Baca Juga: Wabup Parimo Disorot DPRD: Absen di Paripurna, Hadir di Agenda Lain
Untuk itu, ia mendorong Pemda Parimo menjalin komunikasi dengan perusahaan yang berkantor perwakilan di Makassar dan Jakarta, guna mencari jalan agar pabrik bisa kembali beroperasi.
“Kantor perwakilan perusahaan ini ada di Makassar dan Jakarta. Sekiranya Pemda bisa berkomunikasi, agar bisa beroperasi lagi. Dampaknya akan sangat positif untuk masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
