PALU, theopini.id – Ketepatan pengukuran di lapangan menjadi sorotan utama, dalam upaya penanganan Stunting di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Pasalnya, kesalahan data dinilai berpotensi berdampak langsung pada arah kebijakan dan efektivitas program penurunan Stunting.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat menghadiri Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kota Palu, Selasa, 7 April 2026.
Ia mengungkapkan, prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah masih berada di angka 26,1 persen, yang dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan besar.
“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami Stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Karena itu, diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Selain menyoroti pentingnya data yang akurat, pemerintah juga menekankan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan, sebagai fase krusial dalam pencegahan Stunting.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelasnya.
Wagub Reny juga mengingatkan Stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.
Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Untuk memastikan akurasi data, seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, diminta aktif mengawal pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko Stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
