PARIMO, theopini.id — Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengapresiasi keseriusan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah (ATS).
Pada tahap awal, proses tersebut berhasil mengoreksi sekitar 2.000 hingga 3.000 anak dari data awal ATS yang tercatat mencapai 13 ribu.
“Alhamdulillah tahap awal sudah bisa kita menurunkan 2.000 sampai 3.000 angka tersebut. Mudah-mudahan tahun depan mungkin jauh lebih turun lagi,” kata Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan dan pemadanan data yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta Bappelitbangda.
Tim lintas OPD tersebut, melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan anak-anak yang tercatat dalam data ATS benar-benar tidak sedang mengenyam pendidikan.
“Tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan sendiri, kemudian Dukcapil, Dinas Sosial, Bappelitbangda yang masuk dalam tim ini, sekarang sementara di lapangan untuk melakukan check and recheck terkait data itu, siapa yang masih belum sekolah,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, proses verifikasi diperlukan karena masih ditemukan anak yang sebenarnya telah bersekolah, tetapi tercatat sebagai ATS akibat ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Karena itu, pemeriksaan tidak hanya menyangkut keberadaan anak, tetapi juga mencocokkan identitas kependudukan dengan status pendidikannya.
Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh perangkat daerah, termasuk dukungan pemerintah kecamatan dan desa yang membantu penelusuran data di wilayah masing-masing.
Menurutnya, informasi dari pemerintah kecamatan dan desa sangat dibutuhkan untuk memastikan kondisi anak dan keluarganya sesuai dengan data yang tercatat.
Selain memperbaiki validitas data, Bappelitbangda Parimo juga mendorong agar anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah mendapatkan pendampingan untuk kembali mengakses pendidikan.
“Pemerintah daerah juga akan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua dan mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan,” kata dia.
Setelah proses verifikasi selesai, data yang telah dinyatakan valid akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.
Dengan demikian, pemutakhiran data ATS tidak hanya bertujuan memperbaiki angka pendataan, tetapi juga memastikan anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah dapat memperoleh kembali akses pendidikan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Fikri Balla














