PARIMO, theopini.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menelusuri distribusi tambahan anggaran sekitar Rp220 miliar dari pemerintah pusat yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Penelusuran dilakukan untuk memastikan alokasi dan peruntukan anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) penerima.
Ketua DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh mengatakan, tambahan anggaran tersebut perlu dibahas bersama OPD terkait karena belum tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
“Kesepakatan kita dalam KUA-PPAS angkanya sekitar Rp1,4 triliun lebih. Kemudian dalam RAPBD menjadi Rp1,6 triliun sekian. Ada penambahan sekitar Rp220 miliar,” kata Alfres, ditemui usai rapat kerja Banggar dengan sejumlah OPD, Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur alokasi transfer ke daerah.
Tambahan anggaran itu tersebar pada sejumlah OPD di lingkum Pemda Parimo melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik.
Alfres mengatakan, DPRD Parimo perlu mengetahui secara terperinci peruntukan tambahan anggaran tersebut, termasuk besaran dan lokasi kegiatan yang akan dibiayai.
Meskipun alokasi DAK telah ditentukan pemerintah pusat, menurutnya, DPRD Parimo tetap perlu memperoleh penjelasan agar dapat memahami distribusi anggaran sebelum persetujuan RAPBD 2027 dilakukan.
“Agak tidak elok kalau ada penambahan anggaran tetapi kita belum mengetahui peruntukannya. Kita harus tahu anggaran itu ditempatkan di mana. Kalau nonfisik, berapa besarannya, kemudian untuk penyetaraan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto menjelaskan, penambahan alokasi anggaran baru diketahui setelah KUA-PPAS disahkan.
Sebab, saat kesepakatan tersebut ditetapkan, PMK mengenai alokasi transfer dari pemerintah pusat belum diterbitkan.
“Pada saat itu, PMK belum turun. Setelah KUA-PPAS disahkan dan masuk ke RAPBD, barulah PMK tentang dana transfer umum dan dana alokasi khusus turun. Di dalamnya ternyata ada penambahan,” jelasnya.
Karena itu, Banggar DPRD Parimo mengundang sejumlah OPD penerima alokasi DAK untuk memerinci distribusi anggaran, baik fisik maupun nonfisik.
Beberapa OPD yang diundang di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sayutin mencontohkan, pada sektor pendidikan, DPRD Parimo ingin mengetahui satuan pendidikan penerima DAK, termasuk alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sementara pada sektor pekerjaan umum, DPRD Parimo meminta penjelasan mengenai lokasi penyediaan air minum, termasuk apakah anggaran tersebut diperuntukkan bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau kegiatan lainnya.
“Kita ingin mengetahui secara terperinci, kegiatan apa saja yang dibiayai, lokasinya di mana, dan daerah mana yang menerima manfaatnya,” katanya.
Ia menambahkan, penelusuran tersebut merupakan bagian dari pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2027.
DPRD Parimo berharap, OPD segera menyampaikan hasil pembahasan agar tahapan penetapan anggaran tidak mengalami keterlambatan.
“Setelah pembahasan di tingkat daerah, RAPBD masih harus melalui evaluasi gubernur. DPRD berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan paling lambat 22 Desember 2026,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News














