MAKASSAR, theopini.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan pembangunan 600 desa wisata pada 2023, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Disbudpar Sulsel Devo Khadafi mengatakan, pengelolaan desa wisata yang baik dan profesional, akan menggerakkan sadar wisata serta sapta pesona, yang diarahkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata.
Baca Juga : Sandiaga Uno: Desa Wisata Jadi Destinasi Favorit saat Libur Lebaran
“Jika ini terwujud, diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena ekonominya meningkat pula berkat terciptanya iklim kondusif di sektor pariwisata,” ujar Devo, dikutip dari republika.co.id, Jum’at, 4 November 2022.
Dia menambahkan, memajukan desa wisata akan menggerakkan perekonomian di desa, lapangan kerja baru akan terbuka luas, disertai kesempatan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat.
“Masyarakat harus dibuka mindset-nya. Kemajuan kepariwisataan khususnya di desa wisata,” tambah dia.
Pengembangan desa wisata di Sulsel, kata dia, terus mengalami kemajuan setiap tahun. Hal tersebut, bisa dilihat dari jumlah desa wisata yang mendapatkan penghargaan di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
Dia antaranya, Desa Wisata Barania di Sinjai, Desa Wisata Matano di Luwu Timur, Desa Wisata Kambo di Palopo, dan Desa Wisata Campaga di Bantaeng.
“Kita bersyukur karena kerja keras semua pihak mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat desa terlihat dan dihargai. Ini harus menjadi motivasi untuk lebih baik tahun depan. Target kita 600 desa wisata tahun depan,” kata dia.
Menurutnya, jumlah desa wisata asal Sulsel yang menjadi peserta ADWI 2022 sebanyak 465 desa wisata. Selain menempatkan Sulsel menjadi provinsi terbanyak pesertanya, juga menjadikan Sulsel terbanyak lolos di 50 besar terbaik dalam ajang ADWI2022.
Baca Juga : Kemendes PDTT Gelar Lomba Promosi Desa Wisata Berhadiah Rp1 Miliar
“Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa,” jelasnya.
