PARIMO, theopini.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, hingga kini belum memiliki data terperinci jumlah potensi tenaga kerja dan lapangan kerja.
“Harusnya kita sudah melakukan pemetaan, berapa potensi lapangan kerja dan berapa potensi jumlah tenaga kerja kita di kabupaten,” kata Sekretaris Disnakertrans Parimo, Abdul Malik Ibrahim, saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Parimo, Jum’at, 4 Juli 2023.
Baca Juga: Disnakertrans Parimo Gelar FGD, Bahasa Kawasan Trasmigrasi
Menurutnya, perencanaan tenaga kerja merupakan kewajiban daerah, sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2023, tentang ketenagakerjaan. Tujuannya, agar memiliki sistem berbasis elektronik, untuk lowongan kerja.
Apabila data itu telah dimiliki, kata dia, kegiatan pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan Disnakertrans akan lebih terarah.
Selain itu, seluruh tenaga kerja yang dipersiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) benar-benar bisa terserap sesuai keahlianya masing-masing.
“Kalau dasarnya sudah baik, baru masuk pada pelatihan tenaga kerja,” kata dia.
Dia mengatakan, menciptakan tenaga kerja sesuai keahliannya, perlu mendapatkan dukungan sebab mulai dari provinsi hingga nasional, khususnya Ibu Kota Negara (IKN), di Kalimantan Timur, juga membuka lapangan kerja.
Contohnya, pekerja yang masuk ke pembangunan fisik di IKN, harus memiliki sertifikat konstruksi. Namun, tidak banyak yang memiliki lisensi, meskipun kebutuhannya meningkat.
“Masih ribuan pekerja yang dibutuhkan seperti di Industri Morowali, di IKN juga. Sehingga kita membutuhkan pelatihan untuk mendapatkan lisensi itu,” tukasnya.
Olehnya, Disnakertrans Parimo berharap ada dukungan anggaran untuk melaksanakan pemetaan jumlah potensi tenaga kerja dan lapangan kerja.
Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya estimasi, dan membutuhkan pendampingan atau pembanding.
“Kami membutuhkan dukungan anggaran. Apalagi, Disnakertrans sebenarnya salah satu solusi penanganan kemiskinan ekstrem. Contoh diperencanaan Renacan Strategis (Renstra), ada penyediaan kesempatan kerja,” ujarnya.
Baca Juga: Pemda Fasilitasi Kepulangan PMI Ilegal Asal Sigi
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Parimo, Leli Pariani berjanji akan menyampaikan persoalan dalam sidang paripurna.
“Kalau tenaga kerja kita secara ketrampilan sudah siap, perusahaan mudah untuk melakukan perekrutan. Ini perlu jadi perhatian, untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja,” pungkasnya.
