MAKASSAR, theopini.id — Digitalisasi parkir resmi diberlakukan di Kota Makassar, ditandai uji coba di Jalan WR Supratman dan Jalan Somba Opu.
Program ini, digadang menjadi solusi kebocoran pendapatan daerah sekaligus upaya menertibkan praktik perparkiran liar.
“Kita ingin tahu betul berapa hasil dari PD Parkir untuk sumbangannya terhadap keuangan daerah. Digitalisasi ini akan menjadi standar kita untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat launching, Senin, 1 September 2025.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Soroti Penertiban Parkir Liar, Dukung Digitalisasi QRIS
Ia menegaskan, sistem baru berbasis QRIS ini akan mencatat seluruh transaksi parkir secara otomatis sehingga lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu, kontribusi PD Parkir terhadap PAD dapat dipantau langsung oleh pemerintah.
“Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand. Akibatnya, kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat secara otomatis sehingga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain memperbaiki tata kelola keuangan, digitalisasi juga diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Munafri menyoroti praktik juru parkir liar yang kerap memicu keluhan warga.
“Sering kita alami, baru berhenti dua menit sudah atau cuma singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar,” ucapnya.
Ia menyebut, keberadaan juru parkir akan lebih teratur dan terkontrol karena hasil parkir didistribusikan proporsional antara pemerintah dan juru parkir.
“Dengan sistem baru, mereka juga lebih pasti mendapat haknya. Tidak ada lagi yang abu-abu,” jelasnya.
Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyebut digitalisasi parkir adalah tonggak penting menuju transparansi pengelolaan parkir.
Baca Juga: Dishub Kota Palu: Warga Berhak Tidak Bayar Parkir Tanpa Karcis
“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah di 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ungkap Adi.
Untuk menjamin pengawasan, PD Parkir membentuk Satgas dengan melibatkan TNI dan Polri agar sistem digitalisasi berjalan sesuai aturan.
Baca berita lainnya di Google News
