PALU, theopini.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah bersama Gubernur, H Anwar Hafid menyepakati penguatan langkah konkret lintas sektor, termasuk pembentukan satuan tugas penertiban pertambangan ilegal dan intensifikasi penanganan peredaran narkoba, dalam rapat koordinasi di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis, 29 Januari 2026.
“Kami Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili. Rapat rutin bulanan ini menjadi forum untuk menyamakan langkah dalam merespons persoalan strategis daerah,” kata Gubernur Anwar Hafid.
Baca Juga: Forkopimda Sulteng Sepakat Perkuat Satgas Penertiban Tambang Ilegal
Ia menegaskan, tantangan keamanan, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum di Sulawesi Tengah membutuhkan koordinasi yang solid dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anwar Hafid mengungkapkan, satgas penertiban tambang ilegal akan segera dibentuk, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil yang rawan aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua poin utama, yakni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar lahan CPM bisa dihibahkan kepada masyarakat sekitar, serta mendorong kemitraan antara perusahaan dan masyarakat,” tuturnya.
Selain isu pertambangan, rapat Forkopimda juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai agenda prioritas yang harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
“Penanganan narkoba ini adalah perang yang harus dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Baca Juga: Satgas PHL Parimo Sisir Tambang Emas Ilegal Sausu Torono-Tombi, Alat Berat Disembunyikan
Menjelang bulan suci dan periode Lebaran, Forkopimda turut membahas antisipasi stabilitas harga bahan pokok, perubahan cuaca ekstrem, serta potensi bencana, termasuk pengawasan terhadap aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Sulawesi Tengah.
“Ketiga, mengantisipasi Lebaran, kita antisipasi harga bahan pokok, perubahan cuaca yang ekstrem, dan daerah-daerah rawan bencana,” pungkas Anwar Hafid.
Baca berita lainnya di Google News
