MAKASSAR, theopini.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mengkhawatirkan lambatnya serapan anggaran pada triwulan I 2026, yang dinilai berpotensi membuat target realisasi belanja daerah tidak tercapai hingga akhir tahun.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis. Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun,” tegas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis, 16 April 2026.
Ia menilai, capaian triwulan I belum cukup signifikan meski terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera direspons dengan langkah percepatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menyoroti masih adanya OPD dengan realisasi anggaran yang rendah, dan meminta agar hambatan segera diidentifikasi secara spesifik.
“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya kita bisa kejar di triwulan berikutnya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya percepatan program yang berdampak langsung ke masyarakat, sekaligus memastikan keselarasan antara RPJMD, rencana kerja (Renja), dan penganggaran.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus pastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini basic yang menentukan arah kerja kita sampai akhir tahun,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, pentingnya kelancaran delivery anggaran agar tidak terhambat persoalan administratif yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
“Delivery anggaran harus smooth, jangan sampai kita berhenti hanya karena persoalan teknis di perencanaan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta OPD memperhatikan early outcome atau dampak awal dari program yang dijalankan, agar tidak sekadar mengejar serapan administratif.
“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan justru tidak dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan, rapat Monev menjadi momentum penting untuk memastikan program APBD berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan, pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak pada kemajuan Kota Makassar,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
