PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang akuntabel serta efisien.
Penandatanganan berlangsung di Aula Graha Audita Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, dan dihadiri jajaran pejabat struktural maupun fungsional dari Bupati Parimo, H Erwin Burase, dan sejumlah kepala OPD.
Kerja sama tersebut, menjadi fondasi strategis bagi kedua pihak dalam pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, penerapan manajemen risiko, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Bupati Parimo, H. Erwin Burase menegaskan, sinergi dengan BPKP merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap tata kelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Parimo dapat berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujar Erwin.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk mencegah potensi penyimpangan keuangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan BPKP Sulawesi Tengah kepada Pemda Parimo.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPKP Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan, pendampingan, dan kerja sama yang selama ini diberikan kepada Pemda Parimo,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini menegaskan komitmen BPKP dalam memperkuat fungsi pengawasan intern guna mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menilai Kabupaten Parimo memiliki potensi daerah yang besar, dan perlu ditopang oleh tata kelola keuangan serta pembangunan yang semakin kuat.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk membangun sinergi bersama dalam pengawalan dan pendampingan tata kelola keuangan daerah,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, BPKP Sulawesi Tengah selalu terbuka untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memberikan pendampingan kepada Pemda Parimo dalam upaya memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah.
Baca berita lainnya di Google News
