PARIMO, theopini.id — Pemerintah Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terus memperkuat tata kelola pemerintahan untuk mempertahankan predikat Desa Antikorupsi.
Sejumlah upaya dilakukan, mulai dari transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan pembangunan, hingga pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Desa Kotaraya Selatan, Subejo, mengatakan mempertahankan predikat tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh unsur pemerintahan desa. Keterbukaan menjadi salah satu hal penting agar tata kelola pemerintahan dapat terus diperbaiki.
“Ini pekerjaan yang paling berat buat kita sebagai pemerintah desa. Saya akan mulai menjelaskan bagaimana tata kelola sebelum, sesudah, dan yang akan datang. Kalau ada yang tidak sesuai di lapangan, insyaallah kami sebagai pemerintah desa sudah berani blak-blakan,” ujarnya saat memaparkan penyelenggaraan pemerintahan desa di hadapan tim KPK RI saat monitoring dan evaluasi, Rabu 11 November 2026.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat transparansi dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah desa melibatkan BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Proses penjaringan aspirasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BPD.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan di Kotaraya Selatan itu yang memimpin rapat berkaitan penjaringan aspirasi tentang RKP selalu Ketua BPD, bukan Kepala Desa. Insyaallah tahapan itu selalu kita lalui,” katanya.
Pada aspek pengelolaan keuangan, pemerintah desa mulai menerapkan pembayaran non-tunai untuk penghasilan tetap perangkat desa dan BPD.
Sistem tersebut, secara bertahap akan diperluas hingga pembayaran pekerjaan fisik kepada tenaga kerja maupun pihak ketiga.
Seluruh transaksi pemerintah desa ditargetkan dapat dilakukan secara non-tunai pada 2028. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil celah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Selisih sedikit itu yang mengakibatkan terjadi gratifikasi. Makanya target ke depan, kalau misalnya ada fisik, pembayarannya sudah nontunai semua. Ini kita upayakan dan mudah-mudahan bisa dibuktikan tahun 2028,” jelasnya.
Selain itu, penghitungan pajak pembangunan kini dilakukan melalui sistem yang disebut PROTECT dengan melibatkan kepala seksi pembangunan dan bendahara desa. Pemerintah desa juga berupaya memastikan kewajiban perpajakan, termasuk pajak galian C, dipenuhi.
Di bidang pelayanan publik, pelayanan dasar di desa disebut tidak dipungut biaya sejak 2019. Pemerintah desa juga menyiapkan anggaran untuk membantu warga kurang mampu, termasuk ibu hamil yang belum terdaftar dalam DTKS agar tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Apabila warga yang belum beruntung belum masuk di DTKS, pemerintah desa siap pasang badan karena memang sudah disiapkan anggarannya,” ungkapnya.
Ketepatan sasaran bantuan sosial juga menjadi perhatian. Pemerintah desa berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memantau penerima bantuan.
Pada 2026, menurut Subejo, tidak ada lagi aparat desa yang menjadi penerima bantuan sosial.
“2026 sudah tidak ada lagi yang namanya aparat itu penerima bantuan. Bersih. Jadi bagi yang mampu juga sudah graduasi, kami berhubungan dengan PKH,” tuturnya.
Dalam pembangunan fisik, warga kurang mampu diprioritaskan untuk dilibatkan sebagai pekerja. Sementara pengawasan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama pendamping desa dan pihak kecamatan guna memastikan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan volume yang ditetapkan.
“Kalau ada pembangunan fisik, kami masih konsisten dengan program pemberdayaan bagi warga yang belum beruntung. Mereka diprioritaskan menjadi pekerja,” tambahnya.
Upaya menjaga tata kelola juga dilakukan melalui pelibatan lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok tani. Koordinasi dengan kelompok tani, GP3A, dan P3A, misalnya, dilakukan untuk mengatur kebutuhan air pertanian, terutama menjelang musim tanam.
Pelestarian kearifan lokal turut dijaga melalui tradisi bedah bumi, pembacaan doa adat, dan kenduri menjelang musim tanam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan sosial dan kebersamaan masyarakat.
Dalam pengembangan ekonomi desa, pemerintah desa menyebut telah membangun komitmen kerja sama antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sementara itu, rencana pengelolaan sampah oleh BUMDes masih memerlukan persetujuan pemerintah daerah karena berkaitan dengan penggunaan aset daerah.
Untuk memperkuat pengawasan publik, pemerintah desa membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik dan laporan, termasuk melalui media sosial. RT dan RW juga dilibatkan untuk menyampaikan jadwal musyawarah serta menghimpun usulan warga.
“Kalau masyarakat saya mengunggah di media sosial, alhamdulillah saya tidak pernah alergi. Justru apabila ada ditemukan pelayanan atau kegiatan yang belum pas, silakan. Kita terbuka karena untuk memperbaiki tata kelola itu memang biasanya kalau lapor secara offline masyarakat takut atau malu,” tegasnya.
Selain membuka ruang pengaduan, pemerintah desa menyimpan dokumen pemerintahan, bukti dukungan, dan notulen kegiatan secara elektronik. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelengkapan arsip sekaligus mendukung keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.
“Hubungan kelembagaan itu baik dan selalu dibahas bersama, sekecil apa pun. Di Kotaraya Selatan, hampir semua kelembagaan berhubungan baik dengan pemerintah desa,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
