PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, memperkuat sinergi empat organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menekan angka kematian ibu dan anak.
Upaya tersebut, dibahas dalam kegiatan Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Senin, 19 Oktober 2026.
Kegiatan ini, melibatkan empat OPD, yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pendampingan tersebut, bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan, program intervensi, dan dukungan anggaran daerah dalam pelaksanaan kebijakan penurunan kematian ibu dan anak.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, memaparkan kondisi terkini kematian ibu dan anak, sekaligus arah kebijakan dan intervensi yang perlu menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parimo 2025, tercatat 10 kasus kematian ibu, meningkat dari sembilan kasus pada 2024.
Sementara itu, kematian anak di bawah usia lima tahun naik dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari jumlah tersebut, 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari.
Kondisi tersebu, menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanganan secara terpadu, mulai dari pelayanan kesehatan bagi remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, penanganan bayi baru lahir, hingga pemantauan kesehatan bayi dan balita.
Selain kualitas pelayanan, kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan juga menjadi perhatian. Irwan mengungkapkan, delapan dari 24 puskesmas di Parimo belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
“Delapan dari 24 puskesmas di Kabupaten Parimo belum berfungsi sebagai PONED,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemda Parimo mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030.
Dokumen tersebut, mencakup sasaran pembangunan, intervensi prioritas, penetapan wilayah lokus, pembagian peran OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Dalam rancangan intervensi, enam puskesmas ditetapkan sebagai lokus prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi. Penetapan lokus mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, dan kondisi wilayah, serta akan dievaluasi setiap tahun berdasarkan data terbaru.
“Kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan terkait penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Kebutuhan itu mencakup dukungan lintas sektor, antara lain akses jalan, air bersih, dan sanitasi,” kata Irwan.
Melalui pendampingan bersama Bappenas, Pemda Parimo mendorong integrasi program dan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Ferdy Ariyanto
