PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tengah menyelesaikan regulasi tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai dasar hukum penanganan fasilitas pendukung di kawasan perumahan.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW/PIPW) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, I Nyoman Sudiara, mengatakan pemerintah daerah belum dapat melakukan intervensi terhadap fasilitas umum yang belum diserahkan oleh pengembang.
“Selama fasilitas umum belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah, pemerintah tidak dapat serta-merta melakukan intervensi atau memberikan bantuan untuk memperbaiki fasilitas,” kata Sudiara saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, fasilitas yang dimaksud meliputi jalan lingkungan, drainase, serta sarana umum lainnya yang berada di kawasan perumahan.
Karena itu, keberadaan regulasi PSU diperlukan untuk mengatur kewajiban pengembang dalam menyediakan, memelihara, dan menyerahkan fasilitas pendukung perumahan kepada pemerintah daerah.
Menurut Sudiara, setelah ditetapkan, Peraturan Daerah (Perda) PSU diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menangani fasilitas umum di kawasan perumahan, sekaligus memberikan kejelasan kewajiban bagi para pengembang.
Ia menyebutkan, dokumen Perda PSU telah selesai disusun dan saat ini tinggal menunggu proses penomoran.
Setelah regulasi tersebut rampung, pemerintah kabupaten berencana melakukan sosialisasi kepada para pengembang, baik yang telah membangun maupun yang belum menyelesaikan pembangunan kawasan perumahannya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
