PALU, theopini.id — Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Rizal Irawan mengingatkan seluruh jajaran Reserse agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar, rekayasa perkara, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.
Kapolda Irjen Pol Rizal Irawan menekankan, setiap proses penanganan perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Rizal saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Polda Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin, 16 November 2026.
Selain menekankan integritas, ia meminta seluruh penyidik meningkatkan kualitas penanganan perkara, termasuk mengevaluasi tunggakan perkara dan menangani permohonan praperadilan secara profesional serta sesuai prosedur.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi penyidik, khususnya dalam memahami KUHP dan KUHAP baru serta menerapkan metode Scientific Crime Investigation dalam proses penyidikan.
Kapolda Irjen Pol Rizal Irawan turut menginstruksikan jajarannya memperkuat penindakan terhadap sejumlah kejahatan prioritas, seperti jaringan narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, judi online, penipuan digital, hingga tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.
Rakernis tersebut digelar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, sekaligus memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyidik dalam mendukung delapan Program Quick Wins Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, Rakernis menghasilkan sejumlah arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran Reserse.
Di antaranya audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam 14 hari, pemetaan kejahatan dalam 30 hari, serta peningkatan kompetensi dan pengendalian kualitas penyidikan.
“Melalui Rakernis ini, diharapkan seluruh jajaran Reserse memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pelayanan hukum harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi















