PARIMO, theopini.id — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, akan mengevaluasi 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, mengatakan evaluasi dilakukan dengan mendatangi setiap SPPG menggunakan instrumen pemeriksaan atau checklist yang telah disiapkan.
“Kami merencanakan evaluasi dengan mendatangi satu per satu SPPG. Sudah ada checklist yang harus diisi oleh teman-teman sebagai instrumen penilaian, untuk memastikan SPPG tersebut berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi kebersihan, pengelolaan limbah, sanitasi, proses memasak, hingga kelengkapan peralatan. Termasuk ketersediaan alat pemadam kebakaran.
Seluruh aspek tersebut, menurutnya, perlu diperiksa untuk memastikan makanan yang disediakan bagi peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan.
Irwan menegaskan, apabila ditemukan SPPG yang bermasalah, pihaknya akan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penangguhan operasional sementara.
“Kalau memang ditemukan ada yang bermasalah, tentu akan kami laporkan agar operasionalnya bisa ditangguhkan sementara atau di-pending terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hasil evaluasi akan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat. Sementara di tingkat daerah, tim evaluasi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parimo.
Di sisi lain, Irwan mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat program MBG, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Karena itu, pihaknya telah menyampaikan kepada koordinator wilayah (Korwil) agar persoalan pemerataan penerima manfaat turut menjadi perhatian.
Bahkan, Bappelitbangda Parimo mengusulkan alternatif penyelenggaraan MBG di daerah terpencil tanpa harus membangun gedung SPPG baru.
Menurut Irwan, anggaran pembangunan gedung dapat dimanfaatkan melalui pola pengelolaan lain, seperti melibatkan kantin sekolah atau TP-PKK desa.
“Jauh lebih efektif kalau kita tidak perlu membangun gedung di daerah terpencil. Anggarannya bisa diserahkan ke kantin sekolah atau dalam bentuk lain, misalnya PKK desa yang mengelola. Dengan begitu, anggaran pembangunan yang nilainya miliaran rupiah bisa lebih efisien,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal terpenting adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan tepat waktu selama program MBG berlangsung.
Irwan menilai program tersebut sangat dibutuhkan di Kabupaten Parimo. Terlebih, penerapan lima hari sekolah turut membantu peserta didik karena tidak perlu lagi pulang untuk mencari makan.
Baca berita lainnya di Google News















