PALU, theopini.id — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memastikan setiap program kerja memiliki target dan indikator yang jelas.
Kedua tim tersebut diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan administratif, tetapi menghadirkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegas Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 16 November 2026.
Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis yang saling berkaitan.
Karena itu, program kerja TPAKD dan TPID harus dirancang secara terintegrasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Ia menjelaskan, TPAKD perlu mendorong perluasan inklusi keuangan melalui akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak.
Upaya tersebut juga perlu didukung peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, TPID diminta memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Novalina mengingatkan, gangguan cuaca dan perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian, perikanan, serta distribusi bahan pangan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui koordinasi dan langkah pengendalian yang tepat.
Ia menilai, penguatan akses keuangan juga dapat mendukung stabilitas harga. Akses pembiayaan yang memadai akan membantu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas masyarakat, sementara ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi berperan dalam menjaga kestabilan harga.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Novalina juga meminta evaluasi program kerja 2026 dilakukan secara objektif.
Evaluasi perlu diarahkan pada peningkatan indeks akses keuangan, pemantauan harga dan pasokan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator yang terukur, target yang realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Novalina berharap TPAKD dapat menjadi penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sedangkan TPID berperan aktif menjaga stabilitas harga dan daya beli.
“Keduanya perlu memperkuat koordinasi agar kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
















