MAKASSAR, theopini.id — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela dan pelaksanaan pidana kerja sosial melalui kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, mengatakan pengembangan PK Sukarela merupakan inovasi yang belum ditemukan model serupa berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujarnya saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa, 17 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Surianto menyampaikan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar.
Selain pengembangan PK Sukarela, agenda tersebut meliputi kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan terhadap kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Surianto menjelaskan, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama fasilitas mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Audiensi tersebut, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Terkait program tersebut, Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” katanya.
Pelaksanaan pidana kerja sosial sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi alternatif pemidanaan.
Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pidana penjara, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Bapas Makassar mendorong penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Surianto berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.
“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” terangnya.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program bersama Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bapas Makassar juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperlihatkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuh Surianto.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan terhadap pengembangan PK Sukarela dan penerapan pidana kerja sosial.
Ia menyambut, positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat dalam penguatan sistem pemasyarakatan.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.
Munafri juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis dan program nyata di lapangan.
Termasuk kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.
“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Ia juga memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati














