PARIMO, theopini.id — Pemerintah Kecamatan dan desa diminta berperan aktif memastikan keakuratan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Keterlibatan kedua unsur pemerintahan tersebut, diperlukan agar program penanganan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan, mengatakan verifikasi langsung diperlukan sebelum pemerintah menyusun program intervensi. Menurutnya, perencanaan tidak boleh hanya mengacu pada data yang belum dipastikan kebenarannya.
“Saat ini Dinas Pendidikan sedang turun langsung melakukan verifikasi hingga tingkat desa. Kami belum bisa memastikan kapan seluruh data itu selesai karena prosesnya masih berjalan,” kata Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo saat ini tengah mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Setelah proses verifikasi selesai, Bappelitbangda akan kembali menelaah data yang diperoleh.
Pemerintah juga akan meminta komitmen camat dan kepala desa untuk membantu memastikan kondisi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah di wilayah masing-masing.
Hal ini, penting untuk mengetahui apakah anak yang masuk dalam data ATS benar-benar tidak mengenyam pendidikan atau sebenarnya telah mengikuti pendidikan melalui jalur nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Saya berharap, ketika data sudah diketahui kondisinya, kita bisa segera menyusun perencanaannya. Data yang sudah masuk juga akan kita lihat kembali, termasuk meminta komitmen kepala desa dan camat untuk memastikan kebenaran data di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menurut Irdan, data yang telah terverifikasi akan menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk intervensi bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan karena hasilnya berkaitan dengan tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
“Jika penyelesaian data terlambat, pemerintah dikhawatirkan kehilangan momentum untuk menyiapkan program penanganan ATS,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
