PALU, theopini.id — Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah melakukan tindakan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup oleh PT QMB New Energy Materials di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali.
“Kesimpulan tersebut memuat sejumlah fakta persidangan yang menunjukkan adanya kewenangan pengawasan pemerintah serta pengetahuan atas dugaan pelanggaran dan insiden fatal di fasilitas PT QMB. Namun, hal itu dinilai tidak diikuti dengan penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan,” ungkap Koordinator JATAM Sulawesi Tengah, Moh. Taufik, dalam keterangan tertulisnya.
Permintaan tersebut disampaikan melalui kesimpulan penggugat dalam perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL yang diajukan secara elektronik melalui sistem e-Court pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam perkara ini, JATAM menggugat tindakan faktual Gubernur Sulawesi Tengah yang dinilai membiarkan dugaan pelanggaran lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah tailing Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pencemaran lingkungan, serta tidak dijatuhkannya sanksi administratif setelah dua insiden longsor fasilitas limbah yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia.
Salah satu fakta yang disoroti JATAM adalah hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 4 Juni 2025. Pengawasan tersebut menemukan sejumlah persoalan, di antaranya fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, kapasitas penampungan yang diduga berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.
“Berbagai temuan itu tidak diikuti tindakan penegakan hukum administratif yang memadai terhadap PT QMB,” ujarnya.
Dua Insiden Longsor Jadi Sorotan
JATAM turut menyoroti dua insiden longsor di fasilitas limbah PT QMB yang terjadi pada 21 Maret 2025 dan 18 Februari 2026. Kedua peristiwa tersebut mengakibatkan pekerja meninggal dunia.
Menurut JATAM, berulangnya insiden fatal di fasilitas yang sama semestinya mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, memerintahkan audit keselamatan independen, menghentikan sementara kegiatan yang berisiko, serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum.
Namun, berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan, JATAM menyatakan tidak menemukan bukti penjatuhan sanksi administratif terhadap PT QMB atas rangkaian persoalan yang menjadi objek gugatan.
JATAM berpandangan pengawasan pemerintah tidak cukup berhenti pada pemeriksaan dan pembinaan administratif. Ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup, pemerintah dinilai wajib mengambil tindakan penegakan hukum.
Bantah Eksepsi Gubernur Sulteng
Dalam kesimpulannya, JATAM juga membantah seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah yang mempersoalkan gugatan prematur, ketidakwenangan tergugat, gugatan kabur, serta kurangnya pihak dalam perkara.
JATAM menilai Gubernur Sulawesi Tengah tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup. Sebab, pemerintah provinsi disebut telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, menerima laporan, serta mengetahui adanya insiden longsor fasilitas limbah.
Untuk menguji tindakan yang digugat, JATAM menggunakan tiga landasan, yakni peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan ketentuan hak asasi manusia.
Menurut JATAM, dugaan pembiaran terhadap ancaman pencemaran dan keselamatan manusia bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, serta kewajiban negara melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Melalui kesimpulan tersebut, JATAM meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
JATAM juga meminta majelis hakim menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah terbukti melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup oleh PT QMB.
Selain itu, JATAM meminta Gubernur memerintahkan audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing B3 PT QMB dengan mengacu pada standar keselamatan internasional.
JATAM turut meminta penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengumpulan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS sampai persetujuan teknis serta persyaratan pengelolaan limbah B3 dipenuhi.
Tuntutan lainnya meliputi pengawasan, evaluasi menyeluruh, dan audit lingkungan hidup terhadap seluruh fasilitas penampungan serta pengelolaan tailing B3 PT QMB.
Taufik menyebut pengajuan kesimpulan tersebut merupakan bagian dari upaya JATAM memastikan pemerintah menjalankan kewenangannya untuk melindungi keselamatan manusia dan lingkungan hidup.
Dalam rilisnya, JATAM juga menegaskan bahwa persoalan keselamatan pekerja dan ancaman pencemaran lingkungan tidak boleh diabaikan.
“Pekerja telah kehilangan nyawa. Kerusakan dan ancaman pencemaran lingkungan tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah harus hadir, menjalankan kewenangannya, dan memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu,” ujar Taufik.
JATAM berharap Majelis Hakim PTUN Palu memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara tersebut secara objektif dan independen dengan memperhatikan keadilan lingkungan hidup.
“Hukum harus berdiri di atas keselamatan rakyat, bukan di bawah kepentingan korporasi!” tegasnya.
Baca berita lainnya di Google News













