BUOL, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Buol, Sulawesi Tengah, menargetkan 500 keluarga keluar dari kategori miskin pada 2027. Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah juga memprioritaskan percepatan penanganan stunting, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menegaskan pencapaian target pembangunan tersebut membutuhkan kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dengan perencanaan terukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu, 18 November 2026.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Bowo itu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting dan kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Untuk mempercepat penurunan stunting, ia meminta pemerintah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
“Pemutakhiran data harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Dalam 14 hari, data tersebut harus sudah memuat nama dan alamat sasaran, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta balita kekurangan gizi,” tegasnya.
Penanganan stunting, lanjut Bupati, harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, serta unsur lainnya.
Melalui upaya tersebut, Pemda Buol menargetkan masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah pada 2027.
Sementara untuk pengentasan kemiskinan, sebanyak 500 keluarga ditargetkan keluar dari kategori miskin melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Pada sektor pemenuhan gizi, program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 19.000 penerima manfaat melalui sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari total sasaran 52.000 orang. Pemda Buol menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027, sehingga jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 35.000 orang.
Di sektor ekonomi desa, pemerintah daerah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari total 115 desa dan kelurahan di Kabupaten Buol, sebanyak 49 koperasi telah terbentuk.
Bupati Bowo meminta pemerintah desa dan kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha pada 2027.
“Koperasi jangan hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi harus benar-benar beroperasi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan potensi lokal,” ujarnya.
Sementara di bidang pendidikan, Pemda Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat dapat menampung 3.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran Rp250 miliar. Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi layanan cuci darah dan jantung.
Adapun untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027, sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare.
Pengembangan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif untuk komoditas padi dan jagung.
Untuk memastikan seluruh target berjalan, Bupati meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur.
Rencana tersebut harus memuat jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target hasil, serta batas waktu pelaksanaan.
“Setiap OPD harus memiliki target yang jelas dan rencana aksi yang terukur. Jangan hanya menyusun kegiatan, tetapi pastikan ada hasil yang bisa dicapai dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar proaktif menjemput dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi guna membiayai berbagai program pembangunan daerah.
Menurutnya, meski pemerintah daerah menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama periode 2025–2026, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk ke Kabupaten Buol dalam dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.
Dukungan tersebut, diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” tegas Bowo.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Saiful
















