PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendorong penegakan peraturan daerah (Perda) tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, aparatur pemerintah, serta badan hukum.
“Penegakan Perda bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Agus Salim saat membacakan sambutan Bupati Parimo, H. Erwin Burase, yang dibacakan, dalam Sosialisasi Penegakan Perda di Aula Lantai II Kantor Bupati, Rabu, 18 November 2026.
Ia menegaskan, Perda merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menjadi landasan dalam menjaga ketertiban umum, regulasi tersebut juga memberikan kepastian hukum dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan pelaksanaan serta penegakan Perda berjalan efektif.
Menurutnya, sinergi antarlembaga juga diperlukan agar setiap pihak memahami substansi peraturan, mekanisme penegakan, serta kewenangan masing-masing dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Ismet, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan membangun kolaborasi antara Satpol PP, perangkat daerah, dan aparat penegak hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan legislatif.
Kegiatan ini, juga menjadi ruang dialog antara narasumber dan peserta untuk menyampaikan masukan dalam menyempurnakan implementasi kebijakan penegakan Perda di lapangan.
Sosialisasi yang diselenggarakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Moutong tersebut diikuti 50 peserta. Mereka terdiri atas perwakilan Komisi I DPRD, pejabat pemerintah daerah, perwakilan OPD, camat, lurah, serta jajaran Satpol PP dan Damkar.
Adapun narasumber berasal dari Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan Negeri Parimo, Polres Parimo, dan Pengadilan Negeri Parigi.
Melalui kegiatan tersebut, Pemda Parimo berharap terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Perda, sehingga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati















