JAKARTA, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase, memaparkan sejumlah kesenjangan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan konektivitas wilayah di hadapan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia.
“Selaku pemerintah daerah, kami mengusulkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, transportasi, hingga pemerataan akses digital,” ungkap Bupati Erwin saat audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, bersama jajarannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Dalam audiensi tersebut, Erwin memaparkan kondisi geografis dan potensi Kabupaten Parimo yang memiliki luas daratan 6.231,85 kilometer persegi, wilayah perairan sekitar 16.000 kilometer persegi, serta garis pantai sepanjang 510 kilometer.
Wilayah dengan 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan itu memiliki jumlah penduduk 461.576 jiwa berdasarkan data BPS 2025.
“Dengan visi Parimo Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Arah pembangunan tersebut ditopang pengembangan potensi unggulan daerah, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan.
Kerusakan Jalan dan Jembatan
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Dari total 1.603,89 kilometer jalan kabupaten, hanya 502,37 kilometer atau 31,32 persen dalam kondisi baik. Sementara 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami kerusakan berat.
“Kondisi serupa juga terjadi pada infrastruktur jembatan. Dari total panjang 527,46 meter, sepanjang 284,12 meter atau 53,83 persen dalam kondisi baik, sedangkan 243,34 meter atau 46,17 persen mengalami kerusakan,” beberanya.
Selain rehabilitasi dan peningkatan jalan serta jembatan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan 28 jembatan baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp68,09 miliar.
Pada sektor transportasi darat, Parimo memiliki satu Terminal Tipe B dengan tingkat keberfungsian sedang, 48 unit angkutan umum, 73 angkutan barang, dan 12 angkutan khusus.
“Kami mengusulkan peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sarana transportasi darat untuk memperlancar konektivitas antarwilayah,” kata dia.
Backlog Perumahan dan Ribuan RTLH
Persoalan perumahan juga menjadi perhatian. Dari 147.269 kepala keluarga (KK), tercatat backlog kepemilikan rumah sebanyak 34.968 KK. Sementara jumlah rumah mencapai 112.300 unit, dengan 90.875 unit di antaranya layak huni dan 21.426 unit masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
Pada 2026, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menjangkau 1.710 unit rumah. Bantuan tersebut terdiri atas 1.638 unit melalui APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), empat unit dari pemerintah provinsi, dan 68 unit dari pemerintah kabupaten.
“Setelah pelaksanaan program tersebut, masih terdapat 19.716 unit RTLH yang membutuhkan penanganan,” ujarnya.
Selain itu, kawasan kumuh di Parimo tercatat seluas 67,086 hektare, tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Berdasarkan pembagian kewenangan, pemerintah kabupaten menangani 27,995 hektare, pemerintah pusat 26,462 hektare, dan pemerintah provinsi 12,629 hektare.
Daerah juga memiliki tiga tower rumah susun dan empat lokasi rumah khusus nelayan dengan total 151 unit.
Dalam audiensi itu, pemerintah daerah mengusulkan perluasan program Inpres dan BSPS, penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN), serta rumah susun dan rumah khusus pesantren.
Penyerahan Aset PSU Belum Tuntas
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah belum tuntasnya penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Dari 19 perumahan yang tercatat, belum ada yang menyelesaikan penyerahan aset PSU. Satu perumahan telah membuat berita acara penyerahan, tetapi asetnya belum tercatat sebagai aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Akibat belum diserahterimakan dan tercatat sebagai aset daerah, pemerintah belum dapat menganggarkan pemeliharaan maupun operasional PSU. Kondisi ini juga berisiko membuat aset dialihfungsikan atau dikuasai pihak lain,” jelas Erwin.
Persoalan ini menjadi perhatian dalam Rencana Aksi Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK. Meski demikian, pemerintah daerah telah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Di kawasan permukiman kumuh, pemerintah daerah telah melaksanakan 60 paket penanganan PSU selama 2018–2026, terdiri atas 44 paket drainase, 15 paket rabat beton, dan satu paket pembangunan MCK.
Untuk penanganan lanjutan, pemerintah daerah mengusulkan kegiatan di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Dukungan yang diminta meliputi rekomendasi daerah percontohan, penegasan kewenangan pengelolaan, pendampingan teknis, serta fasilitasi pembiayaan melalui CSR maupun hibah.
Irigasi Rusak Berat dan Kesenjangan Layanan Dasar
Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah memaparkan kondisi pelayanan air minum, irigasi, dan sanitasi.
Dari target pelayanan air minum sebanyak 106.931 rumah, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 93,93 persen. Pelayanan perpipaan menjangkau 33.770 rumah atau 31,58 persen, sedangkan nonperpipaan mencapai 66.672 rumah atau 62,35 persen. Pelayanan tersebut didukung 11 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK dengan kapasitas total 65,98 liter per detik.
Sementara itu, dari 9.587 hektare jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, sebanyak 4.337,16 hektare atau 45,24 persen mengalami kerusakan berat.
“Dari total 9.587 hektare jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, masih terdapat 4.337,16 hektare atau 45,24 persen dalam kondisi rusak berat. Ini menjadi salah satu kebutuhan penanganan untuk mendukung produktivitas pertanian,” demikian usulan rumusan kutipan berdasarkan data paparan.
Pada sektor sanitasi, sebanyak 92.776 rumah atau 86,76 persen telah memiliki akses layak melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Namun, masih terdapat 14.155 rumah atau 13,24 persen yang belum memiliki akses sanitasi.
94 Desa Masih Blankspot
Kesenjangan juga terlihat pada sektor telekomunikasi. Parimo baru memiliki 54 menara Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Komdigi, terdiri atas empat unit yang dibangun pada 2019 dan 50 unit pada 2021.
Rasio jaringan internet stabil 4G di tingkat kabupaten baru mencapai 56,18 persen. Bahkan, masih terdapat 94 dari 278 desa yang berstatus blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah.
“Masih ada 94 desa yang mengalami blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan BTS di wilayah tersebut, termasuk penyediaan akses internet publik dan penguatan jaringan fiber optic,” usulnya.
Kondisi tersebut berdampak pada akses pelayanan publik, termasuk kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah di wilayah pelosok. Pemerintah daerah juga mengusulkan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penguatan Pelabuhan, Energi, dan Persampahan
Pada sektor perhubungan, Parimo memiliki Terminal Tipe B Toboli dan tiga pelabuhan kelas III, yakni Pelabuhan Parigi, Tinombo, dan Moutong.
Pelabuhan Parigi menjadi simpul Tol Laut sekaligus salah satu sarana pengangkutan beras dengan kapasitas 40–200 ton setiap perjalanan. Sementara Pelabuhan Tinombo kembali beroperasi melalui layanan KM Kendhaga Nusantara 13.
Selain jalur darat Toboli–Marisa, terdapat pula jalur penyeberangan laut Toboli–Wakai yang menjadi bagian dari kebutuhan penguatan konektivitas wilayah.
Pemerintah daerah mengusulkan penguatan pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, optimalisasi Tol Laut, serta peningkatan layanan penyeberangan.
Pada sektor energi, pasokan listrik PLN didukung Rayon Parigi, Kotaraya, dan Moutong. Infrastruktur lainnya meliputi tiga depo bahan bakar minyak (BBM) di Parigi, Tinombo, dan Moutong, serta pembangkit listrik tenaga diesel, mikrohidro, dan surya di sejumlah wilayah.
Adapun timbulan sampah di Parimo mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton per hari. Namun, tingkat pengurangan sampah baru 5,68 persen dan penanganannya 4,90 persen.
Pemerintah daerah menilai diperlukan dukungan sarana dan pengelolaan persampahan berskala nasional untuk meningkatkan pelayanan di sektor tersebut.
Usulkan Pembangunan Rest Area Mensung
Selain infrastruktur dasar, pemerintah daerah secara khusus mengusulkan pembangunan Rest Area Mensung di wilayah utara Parimo.
Usulan ini didasarkan pada posisi wilayah utara yang berada di jalur penghubung antarkabupaten dan antarprovinsi, khususnya menuju Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo. Jalur tersebut dilalui kendaraan pengangkut barang maupun penumpang.
Pembangunan rest area diharapkan mendukung keselamatan perjalanan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah utara.
Pemerintah daerah menyatakan lahan untuk pembangunan telah disiapkan melalui proses land clearing. Denah, desain teknis, dan administrasi perencanaan juga telah tersedia.
Fasilitas yang direncanakan meliputi tempat kuliner, toilet, musala, dan area istirahat. Rest area tersebut juga diharapkan menjadi ruang pemberdayaan UMKM serta promosi potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata daerah.
Untuk merealisasikannya, pemerintah daerah mengusulkan dukungan pendanaan pemerintah pusat maupun provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan khusus daerah.
Minta Sinkronisasi Program Lintas Kementerian
Dalam rangkuman usulannya, Pemerintah Kabupaten Parimo meminta intervensi APBN dan sinkronisasi program lintas kementerian untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah mengusulkan penanganan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), terutama pada ruas jalan produksi pertanian dan pesisir yang mengalami kerusakan berat.
Kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diusulkan perluasan program Inpres dan BSPS untuk menangani 19.716 unit RTLH serta penataan kawasan kumuh seluas sekitar 67,08 hektare.
Sementara kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah daerah meminta dukungan pembangunan BTS di 94 desa blankspot dan penyediaan internet publik di fasilitas kesehatan serta pendidikan.
Adapun kepada Kementerian Perhubungan, diusulkan penguatan pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, optimalisasi Tol Laut, layanan penyeberangan Toboli–Wakai, serta pembangunan Rest Area Mensung.
Menutup audiensi tersebut, Bupati Erwin Burase menegaskan kesiapan Kabupaten Parimo untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan kawasan.
“Selaku pemerintah daerah, saya mengundang Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parimo guna meninjau potensi agribisnis dan lokasi prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News














