PALU, theopini.id — Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, meminta kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperkuat pemantauan kondisi gizi anak di tingkat keluarga.
Pendataan secara rutin dinilai penting agar persoalan stunting, berat badan kurang (underweight), dan kekurangan gizi akut (wasting) dapat diketahui lebih dini.
“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” kata Reny saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Kota Palu, Kamis, 19 November 2026.
Ia meminta, petugas gizi di kabupaten dan kota melakukan pencatatan melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) secara rutin dan memperbarui data setiap hari.
Menurutnya, pemantauan berkelanjutan diperlukan agar perubahan kondisi anak dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti melalui intervensi yang sesuai.
Dalam kesempatan tersebut, Reny menyebutkan angka stunting di Sulawesi Tengah berdasarkan data E-PPGBM telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.
Ia mengapresiasi keterlibatan kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, yang selama ini membantu pendataan dan pendampingan keluarga di lingkungan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kader di tingkat keluarga menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah, termasuk upaya peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi anak.
Selain penguatan pendataan, Reny juga menekankan pentingnya dukungan anggaran pemerintah kabupaten dan kota agar program kesehatan dan pemberdayaan keluarga dapat berjalan berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar perhatian pemerintah juga diarahkan kepada keluarga rentan, terutama rumah tangga yang masuk kelompok desil satu dan dua.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan peringatan HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.
“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Sry berharap seluruh pengurus dan kader mampu menjalankan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
Penguatan kelembagaan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan juga diperlukan agar keberlanjutan program tetap terjaga.
Ia turut mendorong kader PKK lebih aktif mengenali persoalan di lingkungan masyarakat, mulai dari rumah tidak layak huni, keterbatasan akses air bersih, hingga persoalan sanitasi.
“Berbagai temuan itu diharapkan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira















