PARIMO, theopini.id — Program prioritas Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah masih berjalan sesuai perencanaan awal. Meski demikian, pemerintah daerah tengah mencermati kemungkinan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2027, menyusul dinamika kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kondisi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, mengatakan keputusan perubahan RPJMD belum ditetapkan. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan provinsi dan melakukan evaluasi internal.
“Untuk melakukan perubahan memang cukup besar kemungkinannya, karena kalau provinsi berubah, kemungkinan kita juga berubah. Tetapi, kalau perubahan di provinsi tidak terlalu signifikan, kami akan melakukan evaluasi secara internal di kabupaten,” ujar Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan meliputi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyelarasan indikator pembangunan kabupaten dan provinsi, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kalau RTRW berubah, otomatis RPJMD harus berubah karena salah satu penentunya juga adalah RTRW. Kita harus melakukan penyesuaian RTRW yang terbaru,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga mencermati rencana perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027. Jika perubahan indikator pembangunan provinsi berdampak pada target kabupaten, penyesuaian dokumen perencanaan di tingkat daerah dapat dilakukan.
Irwan menjelaskan, perubahan RPJMD dimungkinkan dalam periode pelaksanaan lima tahun, dengan batas waktu paling lambat pada tahun ketiga.
Karena itu, 2027 menjadi momentum yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian.
Namun, perubahan hanya akan dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan. Jika tidak, dokumen RPJMD tetap dijalankan sebagaimana telah ditetapkan.
“Kalau hasil evaluasinya memang mengamanatkan kita harus melakukan perubahan, maka akan kita lakukan. Tetapi, kalau memang tidak, otomatis kita tidak akan melakukan perubahan,” jelasnya.
Jika perubahan diperlukan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan dokumen pendukung, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Meski demikian, Irwan memastikan penyesuaian dokumen perencanaan tidak serta-merta mengubah program prioritas kepala daerah yang telah disusun sejak awal.
“Kalau provinsi ada indikator-indikator yang memang harus kita ikuti, kemungkinan kita juga melakukan perubahan. Tetapi, kalau terkait program prioritas Bupati, alhamdulillah masih sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Ferdy Ariyanto














