PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mulai menyiapkan penerapan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
Perluasan cakupan HAM dalam kebijakan nasional tersebut, menuntut keterlibatan perangkat daerah untuk menerjemahkan sembilan pilar pemajuan dan perlindungan HAM ke dalam program pembangunan.
Hal itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi RANHAM yang berlangsung di Palu, Kamis, 19 November 2026.
Berbeda dengan RANHAM Generasi V yang berfokus pada empat kelompok sasaran, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, Generasi VI memperluas cakupan menjadi sembilan pilar.
Kesembilan pilar tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, anti penyiksaan, anti diskriminasi, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak migran, serta pengarusutamaan HAM lintas sektor.
Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah Setda Sulawesi Tengah, Rusmiadi, mengatakan pemajuan HAM harus menjadi bagian dari kebijakan dan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan administrasi maupun indikator pelaporan.
Menurutnya, setiap regulasi dan program pembangunan perlu menjamin keadilan serta kesetaraan agar seluruh masyarakat dapat mengakses hak dasarnya tanpa terkendala kondisi ekonomi, geografis, maupun perbedaan latar belakang.
Pemenuhan HAM, lanjutnya, juga telah menjadi bagian dari arah pembangunan Sulawesi Tengah melalui visi Sulteng Nambaso dan implementasi sembilan program BERANI.
Di antaranya BERANI Cerdas dan BERANI Sehat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Karena itu, RANHAM Generasi VI perlu diterjemahkan ke dalam RAD melalui keterlibatan perangkat daerah teknis sesuai dengan bidang dan pilar yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian dan finalisasi rekomendasi analisis serta evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.
Rusmiadi berharap forum tersebut dapat memperkuat kualitas regulasi daerah agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan kepentingan masyarakat.
“Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa jauh regulasi tersebut menghadirkan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat,” pesannya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi















