Theopini.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Firli Bahuri mengatakan, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Korupsi adalah kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi,” ungkap Ketua KPK di Jakarta, Senin 24 Januari 2022.
Hal itu disampaikan Firli Bahuri pada Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin.
Dia menjelaskan, ada tujuh indikator pembangunan nasional, yaitu angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, angka genio ratio.
“Siapa pun bisa terlibat perkara korupsi atau koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kuranya integritas. Mari bangun, jaga dan pelihara integritas,” jelas Firli.
Dengan demikian, negara memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Saya kira ini adalah yang mengikat semangat kita, komitmen kita, berbakti kepada negeri dan berkarya untuk bangsa,” ujarnya.
Dia juga mempaparkan peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Tak hanya itu, kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun non alam.
“Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama,” kata Firli.
Laporan : Novita Ramadhan/*
