PALU, theopini.id – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong 13 kabupaten/kota untuk meningkatkan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2023.
“Akuntabilitas kinerja Provinsi Sulawesi Tengah selama enam tahun berturut-turut, mendapat nilai SAKIP dengan predikat B. Melalui upaya yang maksimal, memperoleh predikat BB pada 2022,” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, di Palu, Selasa, 6 Mei 2023.
Baca Juga: Pemda Sigi Gelar Sosialisasi SAKIP, Ini Tujuannya
Menurutnya, akuntabilitas kinerja 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, hanya satu Banggai yang mampu memperoleh predikat A.
Sementara 12 kabupaten/kota, kata dia, hanya mampu memperoleh nilai SAKIP dengan predikat B dan CC pada 2022.
“Untuk mempertahankan predikat A ini, Kabupaten Banggai juga memerlukan usaha yang luar biasa” Imbuh Shandra.
Dalam perencanaan kinerja terdapat beberapa komponen, seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan nilai akuntabilitas kinerja.
Sedangkan sub-komponennya, tambahnya, terdiri dari sub-komponen 1, yaitu keberadaan dengan dengan bobot 20%.
Kemudian, sub-komponen 2, yakni kualitas dengan bobot 30%, sub-komponen 3, pemanfaatan dengan bobot 50%.
“Dari komponen dan sub-komponen inilah, masing-masing kabupaten dapat melihat bagian mana yang masih kurang,” ujarnya.
Adapun dokumen perencanaan yang harus ditingkatkan kualitasnya untuk meningkatkan nilai SAKIP, menurutnya, terdiri dari rencana strategis perangkat daerah, pohon kinerja dan cascading perangkat daerah.
Baca Juga: Serius Tingkatkan Nilai SAKIP, Pemda Parimo Gelar FGD
Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI), perjanjian kinerja Eselon II, III, IV, JF dan pelaksanaan perangkat daerah 2023.
“Hingga pada rencana aksi perangkat daerah 2023, laporan kinerja perangkat 2022, laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal perangkat daerah 2022,” pungkasnya.
