PARIMO, theopini.id – Komisi III DPRD bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, Provinsi Gorontalo, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, pada Kamis, 8 Juni 2023.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Beni Nento, diterima anggota DPRD Parimo bersama Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir Lewis di ruang aspirasi gedung DPRD.
Baca Juga: Nakes Diimbau Bangun Karakter Pelayanan Kesehatan Sesuai SOP
Tujuan Kunker ini, untuk mempertanyakan masalah utang biaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Parimo, yang menjalani perawatan medis di RSUD Pohuwato.
“Terdapat utang biaya perawatan medis, dari 27 pasien asal Kabupaten Parimo di RSUD Pohuwato yang bernilai R 134 juta pada 2018,” ungkap Kepala Bidang Keuangan RSUD Pahuwato, Elan Muhid, di Parigi, Kamis.
Menurutnya, pasien rujukan asal Kabupaten Parimo tersebut, menjalani perawatan medis anak, struktur, penyakit dalam, dan terbanyak yakni melahirkan.
RSUD Pohuwato yang sempat mengatasi persoalan pembiayaan layanan kesehatan tersebut, dengan anggaran bantuan sosial di wilayahnya, mengalami kendala.
Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Gorontalo dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), menilai kebijakan keliru dan menjadikannya sebagai temuan.
Sebab, pasien pengguna layanan kesehatan itu, secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Parimo, bukan Pohuwato.
Olehnya, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Beni Nento mendorong pemerintah daerah Parimo, dan Pohuwato membuat kerja sama di bidang kesehatan.
Sehingga, persoalan utang biaya layanan kesehatan di RSUD Pohuwato tersebut, segera mendapatkan solusi, dan tidak terus menerus menjadi temuan BPK.
“Kami pahami, jarak ibu kota kabupaten dengan Kecamatan Moutong yang berdekatan dengan Kabupaten Pohuwato, membuat masyarakat lebih memilih menggunakan layanan kesehatan di wilayah kami,” tukasnya.
Menanggapi hal itu, Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir Lewis mengaku kaget, dan baru mengetahui persoalan utang biaya layangan kesehatan itu.
Namun, ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada RSUD Pohuwato, karena tidak menolak pasien asal Kabupaten Parimo, saat menjalani perawatan medis di sana.
“Soal kerja sama, sudah dibicarakan bersama dengan Komisi IV DPRD Parimo. Kami harapkan segera mendapatkan solusi,” ujarnya.
Baca Juga: Wabup Badrun Dorong Puskesmas Berkontribusi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Persoalan ini, kata dia, akan ditindaklanjutinya dengan mengundang instansi terkait, agar persoalan itu segera terselesaikan.
“Kemungkinan akan ada MOU kesepakatan kedua daerah, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, baik bagi masyarakat yang akan berobat ke RSUD Pohuwato atau sebaliknya,” pungkasnya.
