JAKARTA, theopini.id – Presiden Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor, terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia mengaku telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran, terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Penasehat Utusan dan Staf Khusus
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Presiden pada sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor, yakni daging.
Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” ujarnya.
Selain isu kuota, ia juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Polri Harus Semakin Profesional dan Berbakti Kepada Bangsa
Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pelaku usaha, dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera bertindak, jika ditemukan implementasi yang tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” pungkasnya.
