JAKARTA, theopini.id — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng lebih dari 70 mitra dari berbagai sektor selama dua tahun terakhir sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong pembangunan desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan kerja sama tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga organisasi masyarakat. Kolaborasi dilakukan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing mitra untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.
“Ini cara kami memberikan informasi terbuka, enggak ada yang kami tutup-tutupi. Ini yang akan kami lakukan. Ayo sama-sama kerja dan ayo kerja bersama,” kata Yandri saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, kebijakan publik membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat diketahui dan melibatkan masyarakat.
“Intinya kami ingin memastikan program ini tidak kami kekepin sendiri. Kami nggak ragu bahwa kebijakan publik itu kata kunci yang paling penting adalah kerja sama,” imbuhnya.
Selain melalui kolaborasi, komitmen keterbukaan informasi juga diwujudkan dengan memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, hingga capaian kinerja Kemendes PDT.
Upaya ini, ditujukan agar kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat diketahui serta diawasi masyarakat.
Kemendes PDT juga menyediakan sejumlah kanal permohonan informasi dan pengaduan, baik secara langsung maupun digital.
Di antaranya Sistem Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi (SIPEMANDU) Desa, SMS, Pusat Pengaduan Layanan dan Informasi (PPLI), serta call center.
Selain itu, Kemendes PDT menggelar audiensi dan dialog langsung antara Menteri Yandri beserta jajaran dengan para pemangku kepentingan.
Forum tersebut, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permintaan informasi maupun pengaduan.
Dalam presentasi tersebut, Yandri memaparkan berbagai upaya keterbukaan informasi di hadapan dewan juri yang terdiri atas Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 Ninik Rahayu, Jurnalis sekaligus Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, serta Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP Edi Purwanto.
Paparan itu, menjadi bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik Kemendes PDT dalam kegiatan Monev KIP 2026.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
