PALU, theopini.id – Meski program BERANI Sehat digadang-gadang sebagai solusi pemerataan layanan kesehatan di Sulawesi Tengah, sejumlah tantangan masih membayangi implementasinya, mulai dari keberlanjutan pembiayaan hingga distribusi layanan di wilayah terpencil.
Program ini, kembali menjadi sorotan dalam dialog publik “Kopi Anda” (Komentar dan Opini Anda) yang disiarkan LPP RRI Palu, Selasa, 15 Juli 2025. Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr Reny A Lamadjido, hadir sebagai narasumber bersama Pengamat Kebijakan Publik Irwan Waris, serta Kabid Pelayanan RSUD Ampana, Efraim Lario.
Baca Juga: Sejak Diluncurkan, 1.119 Pesien Dapat Akses Kesehatan Gratis Lewat BERANI Sehat
“Masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, baik karena tidak memiliki jaminan maupun karena status BPJS-nya tidak aktif,” jelas Wagub dr Reny.
Lewat program BERANI Sehat, warga cukup menunjukkan KTP Sulawesi Tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Sistem ini, didukung aplikasi SEHATI yang mengintegrasikan data BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial. Bahkan, warga yang belum memiliki BPJS atau statusnya nonaktif tetap dapat dilayani.
Per Juli 2025, tercatat 19.662 warga telah mengakses layanan lewat program ini, sebagian besar berasal dari 158 ribu peserta BPJS nonaktif.
Capaian ini mendorong target Universal Health Coverage (UHC) Sulawesi Tengah yang kini sudah mencapai 86%.
Meski demikian, sejumlah catatan kritis disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Irwan Waris. “Secara prinsip, ini program yang sangat pro-rakyat. Tapi harus dipastikan keberlanjutannya. Kalau tanpa pembiayaan yang matang, rumah sakit pemerintah bisa kewalahan menanggung beban,” ujarnya.
Irwan juga mengusulkan segmentasi peserta agar program tetap tepat sasaran. Misalnya, masyarakat mampu sebaiknya tetap menggunakan skema mandiri, sehingga anggaran bisa difokuskan untuk yang benar-benar membutuhkan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wagub dr Reny menjelaskan, pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan ke APBD.
Dari sekitar 3 juta penduduk Sulawesi Tengah, 50% telah ditanggung melalui Program Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Sisanya, dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Peserta mandiri seperti pegawai bank yang hanya 14%, tidak diganggu. Fokus kita justru pada mereka yang tidak bisa membayar,” terangnya.
Ia juga memastikan seluruh rumah sakit mitra BPJS, termasuk di luar RSUD Undata, dapat melayani pasien dari program ini untuk menghindari penumpukan. Namun, Reny mengakui keberhasilan program ini tak cukup hanya dari sektor kesehatan.
Baca Juga: Puskesmas dan Rumah Sakit di Parimo Telah Jalankan Program BERANI Sehat
“Program ini tidak bisa dijalankan Dinas Kesehatan saja. Kita perlu dukungan lintas sector dari akses transportasi, infrastruktur, hingga kerja sama social agar bisa menjangkau wilayah 3T,” tegasnya.
Dengan segala potensi dan tantangannya, BERANI Sehat menjadi simbol niat baik pemerintah untuk mendorong keadilan kesehatan, namun sekaligus menguji sejauh mana kapasitas fiskal dan koordinasi lintas sektor di daerah mampu menjawabnya.
Baca berita lainnya di Google News
