MAKASSAR, theopini.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS) oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di wilayahnya.
Proyek strategis ini, dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan laut nasional, khususnya di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang melintasi kawasan perairan Kota Makassar.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Kunjungi Sulteng, Anwar Hafid Usulkan Proyek Strategis
Komitmen tersebut, ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan jajaran Bakamla RI yang dipimpin Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, selaku Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, di Kantor Balai Kota, Jum’at, 18 Juli 2025.
Pertemuan itu, membahas kesiapan Makassar sebagai lokasi pembangunan stasiun pemantau yang dilengkapi sistem keamanan maritim berbasis teknologi mutakhir.
“Makassar merupakan simpul penting dalam ALKI II. Pembangunan Stasiun NMSS ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap potensi ancaman maritim, seperti penyelundupan, kecelakaan laut, hingga pelanggaran batas wilayah,” jelas Sigit Winarko.
Stasiun NMSS dirancang menggunakan perangkat canggih seperti radar maritim, kamera jarak jauh (long-range camera), kristal eyes, dan sejumlah sensor pendeteksi dini lainnya.
Teknologi ini, akan memperkuat jaringan pemantauan nasional dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan laut.
Sigit menambahkan, sejak tahun 2022, Bakamla telah menjalin kerja sama pemanfaatan lahan dengan Pemerintah Kota Makassar.
Saat ini, tahapan pembangunan fisik sedang dipersiapkan dan membutuhkan sinergi lintas sektor untuk berjalan optimal.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar. Kami percaya, sinergi dengan daerah adalah kunci keberhasilan proyek ini,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan prinsipil dari pemerintah daerah.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh agar pembangunan stasiun NMSS tidak bertabrakan dengan proyek strategis lain yang telah dirancang, terutama di kawasan Untia, yang kini menjadi fokus pengembangan terpadu oleh Pemkot.
“Kami tidak hanya mendukung karena ini menyangkut keamanan maritim, tapi juga karena Makassar adalah pintu gerbang Indonesia timur. Namun tentu semua pembangunan harus terintegrasi dalam kerangka rencana tata ruang dan pengelolaan aset yang jelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan tata kelola aset daerah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan taat hukum.
Pemkot Makassar berkomitmen, agar setiap proyek baik vertikal maupun kolaboratif berpijak pada legalitas, visi jangka panjang, dan kepastian hukum.
“Pengelolaan aset itu fondasi. Kita ingin semua program berjalan dengan dasar yang kuat, agar tidak hanya selesai dibangun, tapi juga berkelanjutan secara tata kelola,” kata dia.
Baca Juga: Dukung IKN, Pemda Parimo Ajak Daerah di ALKI III Bahas Konsep KEK
Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi intensif dan terbuka antara pemerintah daerah, instansi pusat, serta mitra strategis lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan seluruh proses pembangunan dapat berjalan harmonis.
“Setiap pihak perlu duduk bersama. Koordinasi yang baik adalah jalan menuju solusi. Komunikasi terbuka akan mempercepat proses dan menyatukan arah pembangunan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
