PARIMO, theopini.id – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Abdul Sahid menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh timpang antara pusat kota dan desa.
Pemerataan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas, dengan titik berat pada desa sebagai titik awal penguatan layanan publik.
Baca Juga: Mendagri Dorong Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota
“Kita tidak bisa lagi membangun hanya dari pusat kota. Keadilan sosial harus bermula dari desa. Karena di sinilah kebutuhan paling mendasar terasa paling nyata,” tegas Abdul Sahid dalam kegiatan Pengajian Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu yang digelar di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Minggu, 20 Juli 2025.
Ia menyoroti perlunya pendekatan pelayanan publik yang lebih aktif, dan menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Dalam hal ini, Pemda Parimo tengah menjalankan program 100 Hari Kerja yang menyasar langsung ke wilayah desa, termasuk pelayanan kesehatan jemput bola melalui kunjungan rumah, pemeriksaan gratis, serta pengadaan ambulans desa siaga.
“Selama ini banyak yang harus ke puskesmas dengan susah payah. Maka sekarang, biar dokter dan perawat yang datang ke rumah. Ini soal keadilan layanan, bukan sekadar program,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, pemerataan pendidikan menjadi prioritas. Salah satunya melalui pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di seluruh kecamatan.
“Kami tidak ingin anak-anak kita merasa berbeda hanya karena seragam. Kesetaraan harus dimulai dari bangku sekolah,” kata dia
Lebih jauh, Wabup Sahid mengajak seluruh elemen pemerintahan tingkat kecamatan dan desa untuk membangun birokrasi yang responsif dan inklusif.
Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi cermin kepedulian negara kepada warganya, bukan sekadar kewajiban formal.
“Desa harus diperlakukan sebagai pusat pembangunan, bukan pelengkap kota. Kalau pelayanan di desa kuat, maka kabupaten ini akan tumbuh lebih adil,” tegasnya.
Baca Juga: Mendagri Minta APDESI Serius Membangun Desa Demi Pemerataan Pembangunan
Kegiatan pengajian dan santunan ini menjadi salah satu ruang yang membuktikan bahwa pendekatan spiritual, sosial, dan administratif bisa dirangkai menjadi satu langkah kolektif dalam menghadirkan keadilan pembangunan.
“Melayani itu bukan soal jabatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada rakyat. Kita tidak boleh gagal melihat yang kecil, karena dari situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
