PALU, theopini.id – Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah menjadi forum penting bagi pembahasan isu strategis pertambangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan perlunya mengembalikan hak daerah dalam pengelolaan izin tambang yang selama ini lebih banyak dikuasai perusahaan besar dari Jakarta.
Baca Juga: Pengelolaan SDA di Gorontalo, Bahlil: Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil di Kota Palu, Minggu, 24 Agustus 2025.
Ia menambahkan, pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tak hanya dinikmati di luar daerah.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, dan Golkar siap menjadi garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Bahlil juga menyinggung salah satu penyebab kecilnya PAD Sulteng yakni perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Ia menambahkan, izin dari ESDM biasanya memberi setoran optimal ke PAD, sementara izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menyoroti masih minimnya kontribusi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan, meski Sulawesi Tengah kaya nikel, emas, dan tembaga, kekayaan itu belum sepenuhnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” ujar Anwar.
Ia menyebut, dari total APBD Rp5,5 triliun dengan PAD sekitar Rp2,5 triliun, sebenarnya masih ada peluang tambahan Rp2 triliun, jika tata kelola pertambangan diperbaiki.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid: Morowali Raya Motor Pertumbuhan Ekonomi Sulteng
Selain soal pertambangan, Musda Golkar ke-11 Kota Palu juga menjadi momentum konsolidasi politik. Anwar Hafid menyebut Partai Golkar sebagai pohon beringin kokoh tempat banyak pihak bernaung, sementara Bahlil memuji soliditas partai di Sulawesi Tengah.
Musda turut dihadiri Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, hingga kepala daerah kabupaten/kota.
Baca berita lainnya di Google News
