PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menegaskan komitmennya, memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berintegritas.
Penegasan itu, disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid saat mengukuhkan Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Selasa, 14 Oktober 2025.
Baca Juga: Sulteng Jadi Provinsi Kedua di Indonesia Jalin Kolaborasi Strategis dengan BPKP
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan di daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Menurutnya, tantangan efisiensi keuangan daerah tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menekankan, pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat sebagai dasar penyusunan program daerah.
“Saya minta para kepala perangkat daerah menyusun program yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah, untuk menjadikan efisiensi dan transparansi sebagai budaya kerja dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui kolaborasi yang semakin solid, saya yakin tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah akan semakin efisien dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha menyampaikan apresiasi, atas sinergi yang telah terbangun antara BPKP dan Pemprov Sulawesi Tengah.
Ia menyebut, program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai terobosan positif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Program 9 BERANI sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki dampak nyata,” ujar Setya Nugraha.
Ia juga menyoroti, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Gandeng BPKP Perkuat Pengawasan dan Dongkrak PAD
Menurutnya, pengelolaan potensi daerah secara efisien akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengukuhan Agus Yulianto berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, menggantikan Edy Suharto yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Baca berita lainnya di Google News
