PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid mendorong kalangan mahasiswa, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), untuk mengambil peran lebih besar sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Hal itu, disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis, 30 Oktober 2025.
Baca Juga: Resmi Dilantik, PKC PMII Sulteng Diharapkan Jadi Garda Terdepan Menjaga NKRI
“Saya sangat berharap teman-teman PMII membuat kajian singkat tapi tajam, lalu kirim ke Kapolda, Panglima, Kejaksaan, dan juga ke saya. Kajian mahasiswa adalah peringatan dini bagi pemerintah,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan PMII Sulawesi Tengah yang dipimpin Muhammad Fadhel memaparkan sejumlah program strategis menjelang pelantikan kepengurusan baru, bertema “Rekonstruksi Gerakan PMII Menuju Era Baru Bergerak dan Berdaya.”
Beberapa program strategis PMII Sulawesi Tengah, di antaranya meliputi gerakan literasi, advokasi sosial, hingga pembentukan desa literasi.
Gubernur Anwar menilai langkah tersebut, selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program BERANI Cerdas yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau kita sudah bantu biaya sekolah, tapi minat baca rendah, maka hasilnya tidak maksimal. Karena itu, saya sangat mendukung ide PMII untuk membentuk desa literasi atau Desa BERANI Cerdas,” ujarnya.
Selain literasi, ia juga menekankan, pentingnya kolaborasi mahasiswa dalam memberikan kritik berbasis riset terhadap kebijakan publik.
Ia menyebut pemerintah membutuhkan pandangan jernih dari kelompok intelektual muda untuk menakar efektivitas berbagai program daerah, termasuk dalam sektor pendidikan, lingkungan, dan tata kelola tambang.
Dalam kesempatan yang sama, Anwar Hafid turut menyinggung isu pemerataan pembangunan digital dan keadilan fiskal daerah.
Ia juga menyebut, pemerintah tengah memperluas akses jaringan melalui kerja sama dengan Telkomsat agar layanan internet menjangkau wilayah pegunungan pada 2026.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk dari mahasiswa dan organisasi pergerakan seperti PMII,” tambahnya.
Baca Juga: Anggota BPK RI Akan Berkunjung ke Palu, Gubernur Sulteng Siapkan Dukungan Penuh
Ia pun menegaskan, pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah tambang.
“Saya bilang, silakan menambang asal sungai jangan merah. Kalau air sungai berubah warna, berarti ada yang tidak beres. Ini harus jadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
