PARIMO, theopini.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memfokuskan penguatan pengawasan dan penegakan aturan, sebagai prioritas utama dalam enam program kerja 2026.
“Kami sudah siapkan tahapan evaluasinya karena 2027 nanti harus direvisi mengikuti RTRW,” ujar Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup DLH Parimo, Muhammad Idrus ditemui, Jum’at, 27 Februari 2026.
Ia menjelaskan, evaluasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi langkah awal, sebelum dilakukan revisi pada 2027.
Penyesuaian tersebut, akan mengacu pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, DLH Parimo juga menyiapkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyusunan dokumen perencanaan daerah pada 2026, yang mewajibkan KLHS sebagai prasyarat.
“Perusahaan yang kami awasi bertambah, jadi pengawasan tetap kami anggarkan setiap tahun,” jelasnya.
Menurut Idrus, peningkatan jumlah perusahaan yang menjadi target pengawasan membuat alokasi anggaran pengawasan dokumen lingkungan tetap dipertahankan sebagai agenda rutin tahunan.
Tak hanya itu, penanganan pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian. Setiap laporan yang masuk dipastikan ditindaklanjuti hingga tuntas, sebagai bentuk komitmen pelayanan publik di sektor lingkungan hidup.
Pada aspek perizinan, DLH Parimo akan membahas dokumen lingkungan terkait penerbitan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup (PKPLH), yang sebelumnya dikenal sebagai izin lingkungan.
Dokumen kewenangan kabupaten seperti UKL-UPL maupun AMDAL, akan diuji melalui Tim Uji Kelayakan (TUK).
“Kalau dulu namanya Komisi AMDAL, sekarang TUK. Tim ini yang merekomendasikan apakah suatu kegiatan layak dan bisa diterbitkan persetujuan kelayakan lingkungannya,” terangnya.
Pembentukan TUK, lanjut Idrus, merupakan mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang wajib dilaksanakan setiap kabupaten.
Sebagai penguatan di lapangan, DLH juga mengalokasikan dukungan anggaran bagi Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk kegiatan operasi penertiban, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
“Tim Satgas ini melibatkan puluhan personel dari berbagai lembaga dan dijadwalkan kembali aktif pasca Lebaran,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
